Selingsing.com, (Tanjungpinang) – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kundur Tanjungpinang–Bintan (HIMK), Aidil Fitri, menyatakan kekecewaannya terhadap kondisi ambulans laut hibah yang hingga kini belum dimanfaatkan dan justru terlihat “menganggur”.
Menurut Aidil, bantuan yang diserahkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, kepada Bupati Karimun, Iskandarsyah, seharusnya bisa langsung digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya warga di wilayah kepulauan yang membutuhkan akses cepat terhadap layanan kesehatan darurat.
“Menurut saya, mandeknya ambulans laut ini menunjukkan pemerintah daerah belum siap mengelola fasilitas yang sudah dikasih. Harusnya langsung dimanfaatkan, bukan malah jadi kapal nganggur,” ujar Aidil, Sabtu (25/4/2026).
Ia menilai, alasan belum tersedianya anggaran operasional yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tidak dapat diterima. Menurutnya, kebutuhan akan ambulans laut di daerah kepulauan seperti Karimun sudah lama menjadi persoalan mendesak yang semestinya masuk dalam perencanaan prioritas pemerintah daerah.
Aidil menegaskan bahwa perencanaan anggaran seharusnya dilakukan sejak awal, bahkan sebelum bantuan tersebut diterima. Dengan begitu, fasilitas yang ada bisa langsung dioperasikan tanpa harus menunggu waktu yang tidak pasti.
“Seharusnya itu bisa direncanakan dari awal, bukan baru dipikirkan setelah kapalnya datang. Jadi kalau alasannya anggaran, itu kurang masuk akal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini, banyak masyarakat kepulauan yang masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan darurat secara cepat dan layak. Dalam situasi seperti itu, keberadaan ambulans laut seharusnya menjadi solusi nyata, bukan justru menjadi aset yang tidak dimanfaatkan.
“Kondisi ini mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Padahal, ini menyangkut keselamatan dan nyawa orang banyak,” tambahnya.
Aidil pun menegaskan bahwa jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret untuk mengoperasikan ambulans laut tersebut, maka kekecewaan masyarakat akan semakin meningkat dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau pemerintah daerah tidak segera mengambil tindakan, ya wajar saja jika masyarakat jadi kecewa dan kehilangan kepercayaan,” pungkasnya. (rendy)
