Selingsing.com, Tanjungpinang – Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Kepulauan Riau (Kepri) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri pada Senin (1/9).
Aksi ini merupakan gabungan dari Aliansi Cipayung plus kepri, aliansi mahasiswa kepri, dan aliansi BEM Tanjungpinang-bintan.
Satu hari sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepri mengeluarkan surat instruksi aksi yang diikuti oleh tiga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI, yakni DPC GMNI Tanjungpinang-Bintan, DPC GMNI Batam, dan DPC GMNI Lingga. Mereka juga bergabung dengan Aliansi Cipayung Plus Kepri, Aliansi Mahasiswa Kepri, serta Aliansi BEM Tanjungpinang-Bintan.
Dengan tajuk aksi “Kepri Menggugat, Selamatkan Indonesia”, demonstrasi ini menjadi bentuk eskalasi dari kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi politik nasional dan ketidakpuasan terhadap respons negara dalam menangani situasi sosial yang berkembang di berbagai daerah.
Ketua DPD GMNI Kepri, Heri Purba, menginstruksikan langsung aksi ini sebagai bagian dari konsolidasi gerakan mahasiswa yang merespons apa yang ia sebut sebagai “pelemahan dan pembelahan gerakan mahasiswa”, terutama di Kota Batam.
“Aksi ini adalah bantahan terhadap segala bentuk klaim sepihak yang mengatasnamakan mahasiswa Kepri. Kami sampaikan bahwa gerakan kami murni, terstruktur, dan tidak bisa digembosi,” ujar Heri saat diwawancarai di lokasi aksi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
“Semua anggota GMNI Kepri adalah tanggung jawab saya. Sampaikan aspirasi, jaga barisan, jangan terprovokasi,” tegas Heri.
Heri menyoroti tindakan represif aparat dalam penanganan aksi massa di beberapa daerah, dan mendesak negara untuk bertanggung jawab atas jatuhnya korban sipil dalam unjuk rasa sebelumnya.
Massa aksi membawa 13 tuntutan utama yang disampaikan secara lisan dan tertulis kepada DPRD Kepri, antara lain:
1. DPRD Provinsi Kepri menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Evaluasi total pola penanganan aksi massa dan reformasi institusi Polri.
3. Pencabutan tunjangan tambahan anggota DPR RI.
4. Pengesahan RUU Daerah Kepulauan.
5. Penghentian program makan bergizi gratis, dialihkan untuk kesejahteraan tenaga pendidik.
6. Reformasi pajak perburuhan, termasuk penghapusan pajak THR, pesangon, JHT, dan pekerja perempuan.
7. Pemberhentian anggota dewan yang dinilai menyakiti hati rakyat.
8. Penyelesaian krisis nasional secara tegas oleh Presiden RI.
9. Penolakan terhadap wacana darurat militer.
10. Penolakan kenaikan pajak yang membebani rakyat.
11. Tindakan hukum terhadap pelaku pembungkaman demonstrasi.
12. Penegakan prinsip hukum dan etika oleh semua lembaga negara.
13. Pernyataan resmi DPRD Kepri mendukung tuntutan aksi ini.
Sekretaris DPC GMNI Lingga, Said Farhan, menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan hanya untuk isu nasional, tetapi juga membawa aspirasi rakyat Lingga yang selama ini diabaikan.
“Ini karena kemarahan rakyat kepada wakilnya, dan atas aparat kepolisian yang represif hingga mengakibatkan korban jiwa,” kata Said. Ia menyoroti belum direalisasikannya RUU Daerah Kepulauan serta minimnya perhatian terhadap masyarakat pesisir dan nelayan.
Senada dengan Said, Ketua DPC GMNI Tanjungpinang-Bintan, Gabriel Renaldi Hutauruk, menyoroti minimnya keberpihakan anggota DPR RI dari Kepri terhadap masyarakat kepulauan.
“Empat wakil kita di Senayan tidak mewakili suara rakyat Kepri. Tidak ada satu pun kebijakan yang pro terhadap nelayan, pesisir, atau daerah kepulauan,” ungkap Gabriel.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan hasil konsolidasi solid antar DPC yang mengikuti instruksi dari DPD GMNI Kepri.
“Dengan ini kami tegaskan, aksi kami adalah bentuk penolakan terhadap segala klaim palsu atas nama mahasiswa Kepri, terutama di Batam. Kami tegak lurus dalam satu barisan DPD GMNI Kepri,” ujarnya.
Alih-alih melakukan aksi di batam, Alwie Djaelani, Ketua DPC GMNI Batam memilih berangkat ke tanjung pinang untuk menyuarakan di gedung DPRD Kepri. Ia bersama Sepuluh kader lainnya berangkat dari batam melalui pelabuhan roro punggur pada 30 Agustus menuju pelabuhan roro tanjung uban dan melanjutkan perjalanan darat menuju sekretariat GMNI Tanjung pinang-Bintan.
“Mengingat intruksi dari DPD GMNI kepri untuk turun ke jalan berjuang bersama rakyat, maka dari itu kita memilih untuk aksi di DPRD Provinsi” kata Alwi
Alwie menambahkan “kami berkoordinasi dengan kawan-kawan GMNI di tanjung pinang untuk bersama melaksanakan aksi di DPRD provinsi” ujarnya. (yki)
