Selingsing.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mendorong pembenahan pelayanan kepelabuhanan melalui transformasi digital. Salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah Kepriportnet, sistem digital yang dirancang untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pelabuhan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Junaidi, dalam wawancara langsung dengan media ini usai kegiatan Forum Konsultasi Publik bertema “Transformasi Pelayanan Kepelabuhanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau” yang digelar di Pulau Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai kualitas pelayanan, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, sarana prasarana hingga mekanisme penyampaian informasi dan pengaduan di sektor transportasi.
Junaidi mengatakan, Kepriportnet saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan dalam waktu dekat akan disosialisasikan kepada masyarakat serta pengguna jasa pelabuhan.
“Ini untuk kemudahan terkait laporan, transparansi dan akuntabilitas, khususnya di bidang pelayanan publik,” ujar Junaidi kepada Bataminfo.co.id.
Jawaban Atas Keterbatasan SDM
Menurut Junaidi, digitalisasi pelayanan menjadi salah satu solusi untuk menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pemerintah daerah.
Banyaknya pelabuhan yang harus mendapatkan pelayanan, kata dia, belum sebanding dengan jumlah petugas yang tersedia. Kondisi tersebut membuat sebagian proses pelayanan secara manual membutuhkan waktu lebih panjang.
“Jumlah SDM kita terbatas, sementara pelabuhan yang harus kita layani cukup banyak. Dengan digitalisasi ini kita harapkan pelayanan bisa lebih cepat dan tertata,” jelasnya.
Kepriportnet nantinya digunakan pada sisi penyelenggara atau pengelola pelabuhan rakyat. Pemilik kapal dapat memasukkan data pelayanan melalui sistem digital, termasuk informasi barang yang dibawa kapal.
Barang tersebut antara lain kebutuhan pokok seperti beras, sayuran dan berbagai komoditas lainnya.
Setelah seluruh proses administrasi dan retribusi daerah diselesaikan, pengguna jasa akan mendapatkan bukti pelunasan. Data tersebut kemudian diteruskan ke Inaportnet.
Kepriportnet Terhubung dengan Inaportnet
Junaidi menjelaskan, Kepriportnet dan Inaportnet memiliki fungsi berbeda, namun keduanya akan saling terhubung dalam proses pelayanan kapal.
Kepriportnet berada pada sisi penyelenggara pelabuhan daerah. Sementara Inaportnet merupakan sistem yang difasilitasi Kementerian Perhubungan untuk mendukung pelayanan kapal, termasuk aspek keselamatan pelayaran.
“Setelah dia lunas, dia akan mendapatkan bukti lunas. Setelah bukti lunas itu kita kirim ke Inaportnet, baru nanti dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar,” terang Junaidi.
Setelah data diteruskan ke Inaportnet, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) akan memproses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai ketentuan dan tahapan pelayanan kapal.
Menurut Junaidi, integrasi kedua sistem tersebut juga penting untuk memastikan data kapal dan penumpang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Salah satu data yang menjadi perhatian adalah manifest penumpang.
“Kalau misalnya terjadi sesuatu pada saat berlayar, yang pertama kali dicek oleh instansi terkait adalah SPB. Yang kedua, manifest sesuai tidak,” katanya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada perbedaan antara jumlah penumpang yang berangkat dengan jumlah yang tercatat dalam manifest.
“Penumpang 100, ya di manifest 100. Tidak boleh lebih,” tegasnya.
Dorong Transparansi dan Akurasi Data
Bagi Dishub Kepri, digitalisasi bukan hanya persoalan mempercepat proses administrasi. Lebih dari itu, sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi, akurasi data dan pengawasan terhadap pelayanan kepelabuhanan.
Junaidi berharap Kepriportnet dapat meminimalkan potensi perbedaan antara data di lapangan dengan dokumen pelayaran.
“Dengan digitalisasi ini kita harapkan semuanya tercatat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini juga penting untuk mendukung keselamatan penumpang,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Kepriportnet diterapkan melalui Dishub Provinsi Kepri. Junaidi menyebut sistem tersebut sebagai inovasi pelayanan pelabuhan rakyat yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Satu-satunya, dan kita sudah kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Pertama launching itu adalah di KSOP Tanjung Balai Karimun,” ungkapnya.
Masih Dibuka untuk Masukan Publik
Meski telah memasuki tahap final, Dishub Kepri masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap pengembangan sistem tersebut.
Masukan berasal dari penyelenggara pelabuhan, keagenan, pemilik atau pengelola pelabuhan, organisasi dan asosiasi, pengguna jasa hingga masyarakat.
Junaidi mengatakan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan Kepriportnet sebelum digunakan secara lebih luas.
“Masukan dari pengguna jasa, penyelenggara, asosiasi dan masyarakat ini penting. Kita ingin sistem yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” katanya.
Dishub Kepri juga tengah menyiapkan panduan penggunaan Kepriportnet agar masyarakat dan pengguna jasa dapat memahami tata cara pelayanan secara digital.
“Nanti dari tim aplikasi ada sistem cara penggunaannya dan lainnya itu yang menyiapkan,” tambahnya.
Ke depan, Pemprov Kepri berharap digitalisasi tersebut tidak hanya menjadi perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk memperkuat tata kelola sektor kepelabuhanan.
Junaidi menegaskan, pihaknya akan terus mencari ruang inovasi untuk meningkatkan pelayanan transportasi di wilayah Kepulauan Riau.
“Mudah-mudahan ke depan kita gali lagi potensi apa yang harus kita kembangkan, inovasi di sektor kepelabuhanan dan sektor perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau,” pungkasnya.
(Budi)
