Selingsing.com, Tanjungpinang – Di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik yang mengguncang stabilitas energi dunia, pemerintah Indonesia memilih jalan berbeda. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tak dinaikkan. Keputusan ini pun menuai apresiasi, salah satunya dari Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepulauan Riau, Adiya Prama Rivaldi.
Menurut Adiya, langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa, melainkan sinyal kuat keberpihakan kepada masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang paling rentan terdampak gejolak harga energi.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi sangat strategis. Ketika banyak negara menaikkan harga BBM karena tekanan global, Indonesia justru mampu menahannya demi menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Di saat rantai pasok energi dunia terganggu akibat konflik di Timur Tengah dan sejumlah kawasan lain, banyak negara menghadapi lonjakan harga BBM yang tak terhindarkan. Namun Indonesia, kata Adiya, justru menunjukkan stabilitas yang patut diapresiasi.
Ia menilai, kebijakan menahan kenaikan BBM memiliki efek domino yang signifikan. Tak hanya menekan beban transportasi, tetapi juga menjaga harga bahan pokok tetap terkendali dan menahan laju inflasi nasional.
“Dampaknya luas. Ketika BBM stabil, harga kebutuhan pokok ikut terjaga. Ini bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap ekonomi rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Adiya menyebut keputusan tersebut mencerminkan kecermatan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal dan subsidi energi, di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau.
“Keberpihakan sudah terlihat. Sekarang tantangannya adalah pengawasan. Jangan sampai subsidi bocor atau tidak tepat sasaran,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian global, keputusan menahan kenaikan BBM dinilai menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. JPKP Kepri pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
(Red)
