Nasional

Proyeks Strategis Gubernur Ansar Belum Rampung, Ketua JPKP Angkat Bicara

128
×

Proyeks Strategis Gubernur Ansar Belum Rampung, Ketua JPKP Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini

Keterangan Foto: Rumah suku laut yang berada di Linau Kabupaten Lingga, dok: Tim

Selingsing. Com, Lingga – Proyek strategis Gubernur Ansar, pembangunan 200 rumah suku laut senilai Rp7 milyar belum kunjung rampung hingga saat ini, Pada Rabu (31/01).

Pembangunan rumah suku laut mendapati sorotan Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (JPKP Kepri).

Ia mengungkapkan bahwa hasil olah lapangan yang mereka lakukan ternyata lari dari apa yang gubernur ucapkan.

Sebelumnya Renovasi rumah suku laut di Lingga ini meliputi Pulau Secawar, Desa Tanjung Kelit sebanyak 16 rumah, kemudian Pulau Linau Batu 54 rumah, dan Pulau Pasir Panjang sebanyak 12 Rumah.

“Berdasarkan hasil olah lapangan yang tim kami lakukan, daerah linau batu baru 6 rumah yang terbangun, 20 rumah belum dibangun, sisanya masih on progres,” ucap Adiya Prama Rivaldi selaku ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri.

Lalu ia mengatakan di Pulau Senang, Desa Temiang, Kecamatan Temiang Pesisir hingga hari ini masih proses finishing, Pulau Kampung Baru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir masih proses pengerjaan.

“Didaerah pulau senang hari ini masih proses finishing, kampung baru masih proses pengerjaan dari dinding hingga atap,” Ucapnya lagi, pada selasa (31/01).

Menurut adiya pekerjaan rumah suku laut dinilai cacat serta banyak dugaan indikasi korupsi atas pengerjaan tersebut.

Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa secara menyeluruh dari tingkat kepala desa hingga gubernur.

“Kami menginginkan, Penegak Hukum segera memeriksa mulai tingkat kepala desa hingga gubernur, kami menduga ada indikasi permainan anggaran serta dugaan KKN,” ungkap adiya lagi

Ia mengatakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang di kelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas).

“Yang kami ketahui ini pekerjaan di kelola oleh Pokmas, tetapi hasil penelusuran kami pekerjaan tersebut di kelola oleh Aparatur desa serta Dinas Perkim Kepri sendiri, maka dari itu wajar kami curigai hingga kami menduga ada indikasi culas dalam pembangunan tersebut,” Ujarnyaa pada (31/01). (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *