Selingsing.com, Tanjungpinang – Audiensi yang digelar beberapa waktu lalu bersama Unsur Pimpinan DPRD dan TAPD beserta Puluhan ASN dari OPD Provinsi Kepri belum mampu menjawab tuntutan dari JPKP Kepri. Ketua Harian DPW JPKP Kepri, Fachrizan mengatakan akan menyurati kembali DPRD untuk langkah lanjutan.
“Segera, kita surati lembaga DPRD Kepri. Kali ini tuntutan kita, Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus bersama Banggar DPRD Kepri. hingga hari ini, kita terus mengkaji dan menggali informasi dinamika yang berkembang, Sikap Kita tegas kami menolak Pembangunan Infrastruktur Ratusan Milyar yang didanai Dana Pinjaman dan minta proses tender dihentikan, lalu alihkan dana untuk program yang bersentuhan langsung ke masyarakat, program skala prioritas lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” ungkap pria yang akrab disapa Fahry.
Ditambahkannya, pernyataan yang disampaikan oleh Sekdaprov Misni terkait persetujuan DPRD atas dana pinjaman yang ditandatangani senilai 400 Milyar tidak sejalan dengan pernyataan beberapa anggota DPRD Kepri yang hanya mengetahui besaran pinjaman senilai 250 Milyar.
“Pernyataan yang tidak sejalan ini memunculkan spekulasi negatif terkait mekanisme penganggaran dan dugaan ‘main mata’ dalam meloloskan anggaran, ini perlu dilakukan klarifikasi secara terbuka dan transparan, Banggar kita dorong untuk buka-bukaan,” tambah Fahry.
Fahry menjelaskan, Kondisi sempitnya ruang fiskal hari ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maka, Pemprov bersama DPRD semestinya menciptakan program yang benar-benar mampu menjadi jawaban dinamika hari ini.
“Paradigma Pemangku kekuasaan hari ini hanya berada di tataran syahwat infrastruktur dan mengabaikan kebutuhan publik dalam kebijakan penganggaran,” kata Fahry.
Dilanjutkan Fahry, Dirinya meminta kepada Banggar DPRD Kepri untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat agar persoalan ini segera dapat diselesaikan.
“Kita minta Banggar DPRD untuk segera mengagendakan RDP, Masyarakat hari ini menunggu jawaban atas perjuangan yang kami suarakan. Mereka menunggu agar Pemprov bersama DPRD untuk duduk bersama dan mengalihkan dana proyek ratusan milyar tersebut untuk Program-program skala prioritas dan tepat sasaran,” lanjut Fahry.
Mengakhiri Perbincangannya, Fahry mengatakan dirinya juga akan segera mengarahkan gerakan ini ke Pemprov Kepri.
“bersamaan dengan waktu RDP, kita juga akan laksanakan aksi unjuk rasa ke Pemprov untuk sampaikan tuntutan. Kita tuntut Pemprov untuk hentikan proses pelaksanaan Proyek Infrastruktur ratusan milyar,” tutup Fahry.
(Red)
