Selingsing.com, Tanjungpinang – Persoalan fiskal yang semakin menekan ruang gerak pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat sorotan dari Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri.
JPKP mendorong empat anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri bersama gubernur, bupati dan wali kota se-Kepri duduk satu meja untuk merumuskan langkah strategis menghadapi persoalan fiskal sekaligus menentukan arah pembangunan daerah.
Ketua Harian JPKP Provinsi Kepri, Fachrizan, S.Sos, menilai persoalan yang dihadapi Kepri tidak cukup diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah daerah. Sebagai provinsi kepulauan dengan karakter geografis yang berbeda dari daerah daratan, Kepri membutuhkan keberpihakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
Sejumlah persoalan strategis yang dinilai membutuhkan perhatian pusat antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan, kebutuhan dana khusus bagi daerah kepulauan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau, hingga penguatan ekonomi maritim dan kesejahteraan nelayan.
Namun, di antara berbagai persoalan tersebut, Fachrizan menilai kondisi fiskal menjadi tantangan yang paling mendesak.
Terlebih, ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan pembangunan dan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita minta agar legislator dari Kepri menyuarakan persoalan tersebut. Bukan hanya soal proyek fisik, tetapi juga harus ada keberpihakan kebijakan secara khusus dari Pemerintah Pusat terhadap daerah kepulauan,” ujar Fachrizan.
Pria yang akrab disapa Fahry itu menilai empat anggota DPR RI asal Kepri memiliki posisi strategis karena menjadi representasi masyarakat Kepri di tingkat pusat.
Karena itu, ia meminta para legislator tersebut tidak hanya menyampaikan aspirasi secara parsial, tetapi membangun komunikasi langsung dengan seluruh kepala daerah di Kepri.
Menurutnya, pertemuan antara empat legislator dan tujuh kepala daerah dapat menjadi ruang untuk memetakan persoalan secara lebih konkret sekaligus menyusun agenda bersama yang kemudian diperjuangkan ke Pemerintah Pusat.
Jangan Hanya Batam yang Menjadi Barometer
JPKP juga mengingatkan agar pembangunan Kepri tidak hanya dilihat dari kemajuan Kota Batam.
Fachrizan meminta empat anggota DPR RI Dapil Kepri lebih sering turun ke enam kabupaten/kota lainnya untuk melihat langsung kondisi pembangunan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Ia menegaskan, Batam memang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk melihat pembangunan seluruh Kepri.
“Kita tidak mendiskreditkan Kota Batam. Batam memang sudah maju, menjadi salah satu ikon Indonesia dan memiliki kekuatan ekonomi yang besar dari sektor swasta. Tetapi kabupaten/kota lainnya sangat membutuhkan perhatian khusus,” katanya.
Menurut Fachrizan, terdapat kesenjangan kemampuan fiskal dan pembangunan antardaerah di Kepri. Sejumlah kabupaten/kota masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap kemampuan APBD dan dukungan pemerintah pusat.
“Untuk mendekati pembangunan seperti Batam saja berat, apalagi kalau dipaksakan harus seimbang. Daerah-daerah tersebut masih sangat bergantung pada kemampuan APBD,” sambungnya.
Reses Jangan Sekadar Seremonial
JPKP juga meminta anggota DPR RI asal Kepri memanfaatkan masa reses untuk benar-benar menyerap persoalan masyarakat.
Fachrizan menilai masa reses seharusnya tidak hanya diisi dengan pertemuan seremonial, tetapi menjadi kesempatan bagi legislator untuk turun langsung ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat serta pemerintah daerah.
“Saat reses, kita minta anggota DPR asal Kepri benar-benar turun ke masyarakat di setiap daerah serta berkoordinasi dengan bupati atau wali kota setempat,” tegas Fahry.
Dengan turun langsung, kata dia, anggota DPR RI akan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan di masing-masing daerah.
“Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan persoalan aktual yang sedang dihadapi daerah dan kemudian membawa pekerjaan rumah tersebut ke Pemerintah Pusat untuk dicarikan solusinya,” tambahnya.
JPKP menilai komunikasi yang kuat antara legislator dan pemerintah daerah menjadi semakin penting di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Tanpa agenda bersama, berbagai persoalan pembangunan dikhawatirkan hanya menjadi daftar usulan yang terus muncul setiap tahun tanpa penyelesaian yang konkret.
Tujuh Kabupaten/Kota, Empat Wakil di Senayan
Fachrizan kembali mengingatkan bahwa empat anggota DPR RI asal Dapil Kepri memiliki mandat politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dari tujuh kabupaten/kota.
Karena itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil rakyat yang hadir saat kampanye maupun reses, tetapi juga legislator yang mampu mengawal persoalan daerah hingga ke meja Pemerintah Pusat.
“Suara masyarakat dari tujuh kabupaten/kota dititipkan kepada empat anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau. Kita tentu bangga memiliki perwakilan di Gedung Senayan. Apalagi jika persoalan daerah bisa dibawa ke pusat untuk dicarikan solusinya,” ungkapnya.
Menurut Fahry, persoalan fiskal harus ditempatkan sebagai salah satu agenda utama perjuangan politik anggota DPR RI asal Kepri.
Sebab, fiskal bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Ketika ruang fiskal menyempit, kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan, pelayanan publik dan program yang menyentuh masyarakat juga ikut tertekan.
“Yang jelas, Provinsi Kepri hari ini membutuhkan kerja keras wakil rakyat atau anggota DPR RI yang mampu menyuarakan persoalan fiskal dengan lantang. Jangan sampai keterbatasan fiskal membuat program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui APBD tidak berjalan optimal,” pungkas Fahry.
(Budi)
