Selingsing.com, (Karimun) — Pulau Kundur memiliki peran penting sebagai salah satu kawasan pertanian di Kabupaten Karimun. Namun, fungsi tersebut terus menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama ketika memasuki periode panas dan kering.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena fenomena El Niño dapat meningkatkan risiko kekeringan dan memperbesar potensi terjadinya karhutla. Lahan dan vegetasi yang lebih kering membuat api lebih mudah muncul dan menyebar.
Namun, kondisi iklim tersebut bukan berarti pemerintah hanya dapat menunggu kebakaran terjadi. Justru, meningkatnya risiko seharusnya diikuti dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat, baik dari sisi armada, personel maupun sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Persoalan mengenai kesiapan armada pemadam kebakaran (damkar) di Pulau Kundur sebenarnya bukan isu baru.
Dalam aksi yang diinisiasi Aliansi Mahasiswa Kabupaten Karimun di depan Kantor Bupati Karimun pada 27 Maret 2026, mahasiswa bernama Raja Nuzul Fazly selaku Koordinator Lapangan (Korlap) turut mempertanyakan persoalan ketersediaan dan kesiapan armada pemadam kebakaran untuk Pulau Kundur.
Dalam aksi tersebut, kesiapan armada damkar di Kundur menjadi salah satu persoalan yang disoroti mahasiswa. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Karimun menyampaikan bahwa mobil pemadam kebakaran untuk Kundur sebenarnya sudah tersedia, tetapi dalam kondisi rusak.
Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan: bagaimana kondisi kendaraan tersebut hari ini?
Terlebih, persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan secara terbuka dalam aksi mahasiswa dan telah mendapatkan respons dari pemerintah. Ketika ancaman karhutla kembali muncul, masyarakat tentu berhak mengetahui sejauh mana tindak lanjut terhadap persoalan armada tersebut telah dilakukan.
Apakah mobil damkar yang sebelumnya disebut rusak sudah diperbaiki? Jika sudah diperbaiki, apakah kendaraan tersebut telah kembali beroperasi dan ditempatkan di Kundur? Jika belum, apa yang menjadi kendalanya?
Pertanyaan tersebut semakin relevan mengingat Kundur merupakan wilayah kepulauan dengan aktivitas pertanian masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari ancaman kebakaran. Dalam kondisi cuaca panas dan kering yang berpotensi diperparah oleh fenomena El Niño, keterlambatan penanganan kebakaran dapat meningkatkan risiko api meluas dan merusak lahan produktif masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Karimun memang telah mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam APBD 2026. Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jumlah armada damkar yang tersedia, kondisi kendaraan, lokasi penempatan armada, jumlah personel, hingga kesiapan peralatan pemadaman di Pulau Kundur.
Jika risiko El Niño dan kekeringan telah diketahui dapat meningkatkan potensi karhutla, maka pertanyaan publik menjadi semakin sederhana:
Ketika risikonya sudah diketahui, apakah aset pemerintah juga sudah benar-benar siap?
Karhutla yang kembali terjadi seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Karimun untuk membuka kepada publik perkembangan tindak lanjut terhadap persoalan armada damkar di Kundur.
Di mana aset pemerintah tersebut? Di mana mobil damkar yang sebelumnya disebut tersedia tetapi dalam kondisi rusak? Dan sejauh mana komitmen pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada 27 Maret 2026 telah direalisasikan?
Kundur membutuhkan lebih dari sekadar status sebagai kawasan pertanian dalam tata ruang. Di tengah ancaman kekeringan dan El Niño, masyarakat membutuhkan perlindungan nyata berupa armada yang siap beroperasi, personel yang memadai, serta sistem pencegahan dan penanganan karhutla yang efektif.
Sebab, jika risiko El Niño meningkat, karhutla kembali terjadi, sementara kesiapan armada masih menjadi pertanyaan, maka publik berhak bertanya:
Apakah Pemerintah Kabupaten Karimun benar-benar sudah siap menghadapi karhutla di Kundur, atau masih menunggu api muncul sebelum bertindak?
Pertanyaan tersebut sederhana, tetapi jawabannya akan menunjukkan sejauh mana kesiapan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam melindungi masyarakat dan kawasan pertanian Pulau Kundur dari ancaman karhutla.
