Selingsing.com, Bintan – Polemik yang menyeret nama Bupati Bintan Roby Kurniawan dengan selebgram Ayu Aulia memasuki babak baru.
Pada Rabu, 26 Agustus 2026, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pemuda Bentan (DPP-P2B) resmi melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan.
Surat tersebut berisi permohonan agar DPRD Kabupaten Bintan memberikan perhatian serius terhadap polemik yang berkembang di ruang publik sekaligus membuka ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memperoleh kejelasan dari pihak-pihak terkait.
Langkah tersebut diambil DPP-P2B setelah isu yang bermula dari sejumlah pernyataan Ayu Aulia di media sosial berkembang luas dan kemudian dikaitkan publik dengan Bupati Bintan Roby Kurniawan.
Ketua DPP P2B, Hendra, menegaskan pihaknya tidak ingin menjadi hakim atas persoalan tersebut. Namun, menurutnya, ketika sebuah isu telah menyeret nama kepala daerah dan membawa nama Kabupaten Bintan, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan menjadi bola liar.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi ketika isu ini sudah menjadi konsumsi publik dan menyeret nama kepala daerah, tentu ada tanggung jawab moral untuk meminta kejelasan. Marwah Kabupaten Bintan juga harus dijaga,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, persoalan tersebut memang berawal dari ranah pribadi. Namun ketika nama seorang pejabat publik, jabatan kepala daerah dan daerah yang dipimpinnya ikut terseret, maka konsekuensi sosial dan politiknya menjadi jauh lebih luas.
“Ini bukan soal kami mau mencampuri kehidupan pribadi seseorang. Ini soal ketika persoalan pribadi sudah menjadi isu publik dan menyeret jabatan kepala daerah. Masyarakat Bintan berhak mendapatkan kejelasan,” katanya.
P2B Tak Ingin Masyarakat Terus Berada dalam Spekulasi
Hendra mengatakan, DPP-P2B memilih jalur kelembagaan karena tidak ingin polemik tersebut hanya berkembang melalui media sosial, potongan pernyataan dan berbagai asumsi yang belum terverifikasi.
Ia menilai DPRD Kabupaten Bintan sebagai lembaga representasi masyarakat memiliki posisi strategis untuk membuka ruang klarifikasi secara objektif.
“Kalau memang isu itu tidak benar, berikan ruang untuk menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kalau ada informasi yang perlu diluruskan, luruskan. Jangan masyarakat terus dibiarkan menerka-nerka,” ujar Hendra.
Ia menambahkan, RDP yang diminta P2B bukan forum untuk menghakimi Bupati Bintan maupun Ayu Aulia.
Sebaliknya, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait secara berimbang sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lebih terang.
“Jangan sampai karena tidak ada klarifikasi yang jelas, masyarakat kemudian membuat kesimpulan sendiri. Itu yang ingin kami hindari,” katanya.
Polemik Bermula dari Pernyataan Ayu Aulia
Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan sejumlah pernyataan Ayu Aulia mengenai persoalan pribadi dengan seorang kepala daerah yang disebut menggunakan inisial “R”.
Dalam sejumlah unggahan dan pernyataannya, Ayu Aulia menyinggung hubungan masa lalu, pertemuan yang kembali terjadi, hingga persoalan kehamilan dan tindakan medis yang disebut berdampak serius terhadap kondisi dirinya.
Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan publik dengan Bupati Bintan Roby Kurniawan.
Ayu Aulia sebelumnya juga pernah mengakui bahwa dirinya dan Roby Kurniawan pernah menjalin hubungan ketika masih berstatus mahasiswa.
Dalam pernyataan lain, Ayu Aulia menyinggung adanya pertemuan berulang dengan sosok yang disebutnya sebagai mantan kekasih, termasuk makan bersama dan beberapa kali bertemu di Jakarta.
Polemik semakin berkembang setelah sejumlah unggahan Ayu Aulia memunculkan berbagai petunjuk yang kemudian ditafsirkan publik mengarah kepada sosok Bupati Bintan.
Namun demikian, kebenaran keseluruhan tudingan dan konteks dari berbagai unggahan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Roby Pernah Berikan Jawaban Singkat
Bupati Bintan Roby Kurniawan sebelumnya telah dikonfirmasi mengenai persoalan yang mengaitkan dirinya dengan Ayu Aulia.
Saat itu Roby memberikan jawaban singkat.
“Secara pribadi nanti kita bahas pribadi, oke,” ujar Roby.
Pernyataan tersebut belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai seluruh substansi isu yang berkembang.
Hendra menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa persoalan perlu dibawa ke ruang klarifikasi yang lebih terukur.
“Kalau memang ini persoalan pribadi, kami hormati. Tetapi ketika persoalan itu sudah masuk ke ruang publik dan nama Kabupaten Bintan ikut terbawa, tentu harus ada batas yang jelas antara urusan pribadi dan tanggung jawab sebagai pejabat publik,” ungkapnya.
Ayu Aulia Pernah Menyebut Nama Roby Kurniawan
Polemik semakin menjadi perhatian setelah Ayu Aulia ketika dikonfirmasi mengenai siapa sosok kepala daerah berinisial “R” yang dimaksud dalam pernyataannya, memberikan jawaban yang menyebut nama Roby Kurniawan Anshar.
Namun, DPP-P2B menegaskan bahwa pernyataan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai pernyataan dari Ayu Aulia, bukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Karena itu, Hendra meminta seluruh pihak menahan diri dari penghakiman.
“Kami tidak mau mengambil kesimpulan sendiri. Kami hanya meminta persoalan ini ditempatkan pada ruang yang benar. Ada pihak yang menyampaikan tudingan, ada pihak yang namanya dikaitkan, dan masyarakat yang membutuhkan kejelasan,” katanya.
Bukan Sekadar Persoalan Dua Orang
Bagi P2B, persoalan utama yang kini dipertaruhkan bukan sekadar hubungan antara dua individu.
Hendra menyebut, yang lebih penting adalah marwah Kabupaten Bintan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Bupati itu bukan hanya pribadi Roby Kurniawan. Ketika seseorang menjadi Bupati Bintan, ada nama masyarakat dan daerah yang ikut melekat di belakangnya,” tegas Hendra.
Menurutnya, kepala daerah merupakan representasi masyarakat sehingga integritas, etika dan kredibilitas menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat Bintan harus menanggung dampak reputasi dari sebuah persoalan yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya,” ujarnya.
Tak Berhenti di DPRD Bintan, P2B Siapkan Surat ke Komisi II DPR RI
Setelah melayangkan surat kepada DPRD Kabupaten Bintan, DPP-P2B juga menyatakan akan menyampaikan surat kepada Komisi II DPR RI.
Menurut Hendra, langkah tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dan permintaan perhatian terhadap persoalan yang telah berkembang luas.
“Kami akan surati Komisi II DPR RI. Kami ingin persoalan ini dilihat secara objektif sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Kami tidak meminta siapa pun dihakimi. Kami meminta ada mekanisme yang jelas untuk mencari kejelasan,” katanya.
Hendra menegaskan, P2B tidak ingin persoalan tersebut menjadi alat untuk menyerang ataupun menjatuhkan pihak tertentu.
Namun, organisasi tersebut juga tidak ingin isu yang telah menjadi konsumsi publik dibiarkan tanpa kejelasan.
“Kalau memang tidak benar, buktikan dan jelaskan. Kalau memang ada persoalan yang perlu ditangani, biarkan lembaga yang berwenang bekerja. Jangan biarkan masyarakat hidup dalam spekulasi,” tegas Hendra.
Ia berharap DPRD Kabupaten Bintan merespons surat tersebut secara serius dan membuka ruang dialog yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ini momentum bagi DPRD untuk menunjukkan bahwa suara masyarakat Bintan didengar. Kami tidak meminta penghakiman. Kami meminta kejelasan,” pungkasnya.
DPP-P2B juga menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah, hak jawab dan hak setiap pihak atas nama baiknya.
Bagi P2B, satu hal yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana polemik tersebut dapat diselesaikan secara objektif sehingga marwah Kabupaten Bintan, kehormatan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
(Tim)
