Selingsing.com, Lingga – Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga tahun 2025 harus dibaca sebagai kritik keras terhadap arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Lingga. Ekonomi Lingga memang masih tumbuh 3,53 persen, tetapi angka itu turun dari tahun 2024 yang mencapai 4,42 persen. Ini bukan prestasi, melainkan sinyal perlambatan.
Sebagai akademisi asal Lingga, saya menilai kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan kebijakan penganggaran di daerah, salah dalam menentukan prioritas dan terlalu bergantung pada dana transfer. Pemerintah terlalu sering berbicara tentang potensi, tetapi gagal mengubah potensi itu menjadi pertumbuhan yang kuat, lapangan kerja, investasi, dan nilai tambah bagi masyarakat.
Lebih memprihatinkan, pertumbuhan Lingga jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang mencapai 6,94 persen. Lingga juga tertinggal dari Batam, Bintan, Karimun, Natuna, dan Anambas. Artinya, Lingga bukan hanya melambat, tetapi juga kalah bersaing di tingkat regional. Kegagalan paling nyata terlihat pada lemahnya transformasi ekonomi.
Struktur ekonomi Lingga masih bertumpu pada perdagangan, pertanian-perikanan, dan konstruksi. Sementara itu, industri pengolahan justru terkontraksi minus 5,62 persen. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah belum mampu membangun hilirisasi hasil laut, pertanian, dan potensi lokal.
Yang lebih serius, konsumsi pemerintah turun tajam minus 22,71 persen, investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) turun minus 2,54 persen, dan sektor konstruksi melemah minus 2,61 persen. Jika belanja pemerintah dan investasi justru menjadi beban terhadap pertumbuhan, maka publik layak mempertanyakan kualitas perencanaan dan eksekusi kebijakan Pemkab Lingga.
Bupati dan Wakil Bupati Lingga tidak boleh menjadikan angka pertumbuhan positif sebagai tameng politik. Pertumbuhan 3,53 persen bukan alasan untuk bangga, sebab faktanya ekonomi melambat, daya saing rendah, industri lemah, investasi turun, dan belanja pemerintah tidak cukup efektif menggerakkan ekonomi rakyat.
Solusinya, Pemkab Lingga harus segera mengevaluasi total arah kebijakan ekonomi. Belanja daerah harus diarahkan pada sektor produktif, bukan seremoni. Pemerintah harus mempercepat hilirisasi hasil laut dan pertanian, memperkuat UMKM, membuka investasi yang jelas, memperbaiki infrastruktur ekonomi, serta mengembangkan pasar yang menguntungkan petani dan nelayan.
Lingga tidak sedang kekurangan potensi. Lingga saat ini hanya kekurangan political will dari pemerintah dan kekurangan kebijakan yang tajam serta pro terhadap masyarakat.
Perencanaan daerah Kabupaten Lingga hanya wacana dan ide besar tetapi pada tataran implementasi dan eksekusi belum berjalan optimal. Kabupaten Lingga membutuhkan keberanian pemerintah untuk mengakui kegagalan dan mengevaluasi segera kegagalan tersebut. Data BPS yang terpampang jelas merupakan peringatan keras bahwa arah pembangunan ekonomi Lingga harus segera diperbaiki.
Belanja yang hanya bersifat seremonial, perjalanan dinas, rapat, atau kegiatan administratif harus ditekan. Uang daerah harus lebih banyak berputar di masyarakat. Lingga memiliki kekuatan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun jika hasil laut dan hasil tani hanya dijual mentah, nilai tambahnya kecil. Keseriusan Pemkab Lingga harus terlihat dengan program usaha pengolahan hasil laut, sagu, kelapa, hasil pertanian, dan produk pangan lokal.
Investor tidak cukup diberi promosi. Mereka butuh kepastian lahan, izin cepat, listrik, air, akses jalan, pelabuhan, dan keamanan usaha. Pemkab Lingga perlu membuat daftar proyek investasi yang jelas, seperti lokasinya di mana, lahannya siap atau belum, potensi pasarnya apa, dan insentifnya bagaimana? Selanjutnya, UMKM juga perlu dibantu bukan hanya dengan pelatihan, tetapi juga modal, kemasan, legalitas usaha, pemasaran digital, akses ke toko modern, dan jaringan pasar ke Batam, Bintan, Tanjungpinang, serta luar Kepri. Lingga tidak akan tumbuh cepat hanya dengan slogan potensi.
Pertumbuhan akan naik jika pemerintah mampu mengubah potensi laut, pertanian, perdagangan, UMKM, dan infrastruktur menjadi mesin ekonomi nyata bagi masyarakat.
(Opini)
