Selingsing.com, Bintan – Hampir sebulan setelah pemadaman listrik massal atau blackout melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang pada 12 Oktober 2026, realisasi kompensasi bagi pelanggan terdampak masih menjadi sorotan.
Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pemuda Bentan (DPP P2B) mendesak PT PLN Batam segera merealisasikan kompensasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Organisasi tersebut menilai masyarakat tidak seharusnya terus menunggu janji tanpa kepastian mengenai waktu dan besaran kompensasi.
Ketua DPP P2B, Hendra, mengatakan dampak blackout tidak dirasakan masyarakat dalam waktu singkat. Jika di Batam pasokan listrik berangsur pulih dalam belasan jam, warga di Bintan dan sebagian wilayah Tanjungpinang harus menghadapi pemadaman hingga sekitar 52–53 jam.
Menurut Hendra, kondisi tersebut membuat aktivitas rumah tangga, usaha kecil, hingga kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. Namun, hingga awal November 2026, pihaknya menilai belum ada kepastian realisasi kompensasi yang dapat dirasakan pelanggan, khususnya di Bintan dan Tanjungpinang.
“Warga Tanjungpinang dan Bintan belum merasakan kompensasi itu di tagihan mereka. PLN sebelumnya menyampaikan janji melalui media, tetapi masyarakat masih menunggu realisasinya. Kami di DPP P2B mendesak PLN segera memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak blackout,” tegas Hendra.
Sebelumnya, dalam konferensi pers pada 18 Oktober 2026, PLN Batam menyampaikan rencana pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak. Skema yang diumumkan mencakup kompensasi 10 persen dari biaya beban bagi pelanggan reguler, serta 15 hingga 25 persen untuk layanan khusus.
Namun, menurut DPP P2B, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menyisakan pertanyaan. Hendra menyebut Manager PLN ULP Tanjunguban, Muhammad Husni Armi, sebelumnya mengakui bahwa berkas kompensasi di wilayah Bintan masih dalam tahap validasi.
Kondisi itu membuat masyarakat belum memperoleh kepastian mengenai bentuk, besaran, maupun jadwal pemberian kompensasi.
DPP P2B menilai proses validasi tidak boleh menjadi alasan bagi PLN untuk menunda pemenuhan hak pelanggan tanpa batas waktu. Perusahaan diminta menyampaikan perkembangan secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses tersebut berjalan.
Selain persoalan realisasi, DPP P2B juga menyoroti besaran kompensasi yang dinilai belum sebanding dengan kerugian nyata akibat blackout.
Selama pemadaman berlangsung, sejumlah pelaku UMKM terpaksa menghentikan aktivitas usaha. Hasil tangkapan nelayan berisiko rusak karena keterbatasan es, bahan makanan membusuk, dan masyarakat juga melaporkan kerusakan peralatan elektronik.
Menurut Hendra, kompensasi berdasarkan tingkat mutu pelayanan listrik perlu dibedakan dari tuntutan ganti rugi atas kerugian individual yang dapat dibuktikan.
Ia menilai masyarakat tidak semestinya menanggung seluruh dampak ekonomi akibat gangguan pelayanan listrik yang berlangsung hingga berhari-hari.
“Warga bukan meminta gratisan. Warga hanya meminta haknya. Kalau masyarakat harus menanggung dampak blackout sampai hampir tiga hari, jangan sampai seluruh kerugian justru dibebankan kepada pelanggan. PLN harus segera memberikan kepastian dan merealisasikan kompensasi,” ujarnya.
DPP P2B juga menyoroti pandangan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau yang disebut menilai skema kompensasi perlu memperhatikan prinsip keadilan. Pelanggan yang mengalami kerugian ekonomi konkret juga didorong mengajukan keberatan secara resmi dengan melampirkan bukti pendukung.
Sebagai langkah lanjutan, DPP P2B mengajak masyarakat yang merasa berhak tetapi belum menerima kompensasi pada tagihan November 2026 untuk menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepri maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Menurut Hendra, pengaduan masyarakat penting agar persoalan kompensasi tidak berhenti sebagai keluhan perorangan, tetapi dapat diperjuangkan secara lebih terarah melalui lembaga yang berwenang.
DPP P2B menegaskan PLN Batam harus menunjukkan tanggung jawab melalui kepastian jadwal, mekanisme penyaluran, serta keterbukaan informasi kepada pelanggan terdampak.
“Jangan tunggu masyarakat kembali marah baru ada tindakan. Segera realisasikan kompensasi dan berikan penjelasan terbuka. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan listrik yang andal sekaligus kepastian atas hak-haknya,” tutup Hendra.
(Budi)
