BintanKepulauan RiauOpiniPolitik

Pilkada Bintan 2024: Calon Tunggal sebagai Cermin Lemahnya Rekrutmen Politik Partai

5
×

Pilkada Bintan 2024: Calon Tunggal sebagai Cermin Lemahnya Rekrutmen Politik Partai

Sebarkan artikel ini
Pilkada Bintan 2024 dengan satu pasangan calon menjadi sorotan terkait kaderisasi dan fungsi rekrutmen politik partai. 

Selingsing.com, Bintan – Pada Pilkada 2024, warga Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menerima surat suara yang tidak lazim: satu foto pasangan calon dan satu kolom kosong. Setelah perpanjangan pendaftaran pada 2-4 September 2024, tidak ada pasangan lain yang mendaftar selain Roby Kurniawan-Deby Maryanti. Pasangan ini diusung tujuh partai yang punya kursi di DPRD, yakni Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, Demokrat, PDIP, dan PAN. Secara hukum, tidak ada yang salah. Tetapi pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa hal ini terjadi.

Jawaban pertama ada pada angka. Roby-Deby ditetapkan menang dengan 49.430 suara atau 68,29 persen suara sah. Namun dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, pemohon menyebut hanya sekitar 59 persen dari 126.709 pemilih terdaftar yang datang ke TPS. Jika suara pemenang dibandingkan dengan daftar pemilih tetap, dukungan terhadap pasangan tunggal ini hanya sekitar 39 persen (hitungan penulis). Partisipasi rendah memang terjadi di banyak daerah pada Pilkada 2024, dan penyebabnya beragam, mulai dari jumlah TPS yang berkurang hingga kejenuhan pemilih akibat jarak yang dekat dengan Pemilu 2024. Namun KPU Bintan sendiri mengakui dalam sidang MK bahwa rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh adanya satu pasangan calon tanpa lawan. Ketika pilihan menyempit menjadi “setuju” atau “kosong”, alasan warga untuk datang ke TPS ikut menyempit.

Lalu mengapa pilihan itu bisa menyempit sedemikian rupa? Alasan yang paling sering. dikemukakan adalah regulasi: ambang batas pencalonan yang terlalu tinggi membuat partai sulit mengusung calon sendiri. Penjelasan ini tidak cukup kuat untuk Bintan. Pada Agustus 2024, lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK sudah merombak aturan ambang batas. pencalonan kepala daerah sehingga peluang bagi lebih banyak calon terbuka. Faktanya, tidak ada pasangan lain yang mendaftar. Artinya, hambatan terbesar bukan lagi di atas kertas, melainkan di dalam tubuh partai.

Di sinilah kaderisasi menjadi kunci. Dalam kajian sistem kepartaian, partai diharapkan menjalankan fungsi rekrutmen politik, yakni menyiapkan kader sejak jauh hari untuk diajukan kepada pemilih. Pilkada adalah momen pembuktiannya. Tujuh partai dengan ideologi dan basis pemilih berbeda justru bermuara pada satu pasangan yang sama. Pola ini patut dibaca sebagai tanda bahwa partai lebih memilih jalan aman daripada menanggung risiko bersaing. Mengusung kader sendiri membutuhkan persiapan panjang, biaya, dan keberanian untuk kalah. Bergabung dengan koalisi besar yang hampir pasti menang jauh lebih murah dan menjanjikan. Dalam literatur, kecenderungan partai berbagi kekuasaan alih-alih bersaing dikenal sebagai gejala partai kartel (Katz dan Mair). Saya tidak menyimpulkan bahwa Bintan adalah contoh sempurna

teori tersebut, tetapi kita patut bertanya apakah partai-partai itu sungguh tidak punya kader yang layak diajukan, atau tidak merasa perlu mengajukannya.

Dugaan ini tentu perlu dibaca sebagai analisis, bukan tuduhan. Kita tidak punya bukti bahwa ada kesepakatan untuk meniadakan lawan. Yang bisa kita lihat hanyalah hasilnya: partai yang seharusnya bekerja menyiapkan alternatif justru berhenti bekerja ketika kompetisi hilang. Dan ketika kader alternatif tidak pernah disiapkan, kolom kosong menjadi satu-satunya ruang bagi pemilih yang ingin berbeda pilihan.

Karena itu, kotak kosong perlu dipahami sebagai hak, bukan pembangkangan. Kolom kosong adalah pelaksanaan Pasal 54C UU Pilkada, sehingga mengajak warga memilih kolom kosong bukanlah tindakan melawan hukum, melainkan saluran protes yang sah. Pemohon di MK memang sempat mengangkat dalil adanya informasi keliru di masyarakat bahwa kolom kosong tidak boleh dicoblos. Dalil itu baru klaim pemohon dan belum terbukti, tetapi ia menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi, terutama di wilayah kepulauan. KPU Bintan menyatakan telah mengajak warga lewat khutbah Jumat dan sosialisasi tatap muka. Upaya itu patut dihargai, tetapi angka kehadiran menunjukkan pekerjaan rumah masih banyak.

Ke depan, MK lewat Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 telah menetapkan surat suara calon tunggal yang memuat pilihan “setuju” dan “tidak setuju” mulai Pilkada 2029, serta pemilihan ulang paling lama satu tahun bila kotak kosong menang. Perubahan desain ini penting, tetapi tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Selama partai tidak serius menyiapkan kader, kita akan terus mendapati pilkada yang mulus secara prosedur tetapi miskin pilihan. Satu paslon boleh menang, tetapi partai tetap wajib memastikan rakyat punya lebih dari satu alasan untuk datang ke TPS.

Penulis: Nursilla Anggun Casmita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *