Selingsing.com, Tanjungpinang – Pemilu sering menjadi momentum ketika masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah kekuasaan. Menjelang pemungutan suara, berbagai janji politik bermunculan. Kandidat mendatangi masyarakat, mendengarkan keluhan, dan menawarkan program pembangunan. Namun, setelah memperoleh jabatan, apakah tanggung jawab tersebut tetap dijalankan?
Di Kabupaten Lingga, pertanyaan ini penting untuk dibicarakan. Sebagai daerah kepulauan, Lingga memiliki tantangan pembangunan yang tidak sederhana, mulai dari akses transportasi laut, pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan infrastruktur antarpulau.
Karena itu, keberhasilan wakil rakyat tidak cukup diukur dari jumlah suara yang diperoleh saat pemilu, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan melalui kebijakan dan penganggaran daerah.
Demokrasi Tidak Berakhir di Bilik Suara
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, masyarakat bukan sekadar pemilih, melainkan pemegang kedaulatan yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Hanna Fenichel Pitkin dalam The Concept of Representation (1967) menjelaskan bahwa representasi politik bukan hanya tentang seseorang yang menduduki jabatan sebagai wakil, tetapi juga bagaimana ia bertindak untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
Dengan demikian, keterwakilan politik tidak selesai ketika seseorang terpilih. Tanggung jawab tersebut harus dibuktikan melalui penyerapan aspirasi, pengambilan kebijakan, dan pengawasan pemerintahan.
APBD dan Persoalan Pemerataan Pembangunan
Berdasarkan pemberitaan RRI, APBD Kabupaten Lingga tahun 2025 ditetapkan sekitar Rp1,018 triliun. Sementara itu, dalam pembahasan KUA-PPAS 2026, proyeksi anggaran mencapai Rp863,49 miliar.
Pada September 2026, RRI juga melaporkan penyesuaian rancangan perubahan APBD 2026, dengan proyeksi pendapatan turun menjadi Rp739,33 miliar dan belanja daerah dipangkas sebesar Rp106,61 miliar.
Perubahan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap prioritas anggaran. Ketika ruang fiskal mengalami tekanan, pemerintah dan DPRD perlu memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian.
Pertanyaannya, apakah penganggaran telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Lingga, termasuk pulau-pulau yang memiliki keterbatasan akses pelayanan?
Sebab, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin pemerataan pembangunan. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut didistribusikan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Reses Jangan Berhenti Menjadi Formalitas
Salah satu mekanisme DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah melalui kegiatan reses. Hasilnya dapat menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pemberitaan mengenai pokok-pokok pikiran DPRD Lingga pada 2022 mencatat sejumlah aspirasi, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata.
Namun, persoalan pentingnya adalah bagaimana memastikan aspirasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
Masyarakat perlu mengetahui apakah usulan hasil reses masuk dalam perencanaan pembangunan, memperoleh alokasi anggaran, atau justru belum dapat direalisasikan.
Transparansi hasil reses dan tindak lanjutnya menjadi penting agar kegiatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai rutinitas politik, melainkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pembangunan Antarpulau dan Tanggung Jawab Representasi
Karakter geografis Lingga menuntut kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi setiap wilayah. Kebutuhan masyarakat di pusat kecamatan belum tentu sama dengan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintahan.
Persoalan transportasi laut, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan jaringan komunikasi merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang harus diperhatikan dalam kebijakan daerah.
Karena itu, wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan tetap memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan.
Pemerataan pembangunan bukan hanya persoalan teknis pemerintahan, tetapi juga persoalan representasi politik. Ketika kebutuhan suatu wilayah tidak terakomodasi, pertanyaan mengenai kualitas keterwakilan masyarakat menjadi relevan.
Mengembalikan Politik kepada Kepentingan Rakyat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan DPRD tiga fungsi utama, yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif kelembagaan.
Oleh karena itu, kualitas representasi politik di Kabupaten Lingga perlu dilihat dari sejauh mana aspirasi masyarakat ditindaklanjuti, anggaran memperhatikan kebutuhan antarpulau, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dijalankan secara terbuka.
Kritik terhadap kinerja kelembagaan bukanlah bentuk penolakan terhadap demokrasi. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik agar kekuasaan tetap berjalan sesuai mandat rakyat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil rakyat yang hadir menjelang pemilu. Mereka membutuhkan wakil yang tetap mendengar, memperjuangkan, dan mempertanggungjawabkan mandat yang telah diberikan.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penting ketika suara dibutuhkan, tetapi kehilangan ruang ketika kebijakan dan anggaran mulai ditentukan.
Penulis: Aria Suryadi
