Selingsing.com, Sumut – Satgas Inti Prabowo menyampaikan dukungan dan apresiasi atas disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi, menindak kejahatan ekonomi, serta melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong.
Dukungan tersebut disampaikan Edison Marbun, Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo, saat ditemui di salah satu kafe di Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
Edison mengatakan, pihaknya mengapresiasi DPR RI, khususnya Komisi III dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, atas proses pembahasan hingga pengesahan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut.
“Kami dari Satgas Inti Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi III DPR RI yang telah mendorong serta menuntaskan pembahasan UU Perampasan Aset. Ini merupakan regulasi penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia,” ujar Edison.
Menurut Edison, keberadaan UU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi landasan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban berbagai kejahatan ekonomi, termasuk penipuan berkedok investasi.
Ia menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Penelusuran dan pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana juga menjadi bagian penting agar kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.
“Kami berharap regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga kerugian negara maupun masyarakat dapat dipulihkan,” tegasnya.
Apresiasi Peran Sufmi Dasco dan Komisi III
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengungkapkan peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mendorong percepatan pembahasan regulasi tersebut.
Dalam laporan di Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyebut Dasco telah meminta pimpinan Komisi III mempercepat pembentukan undang-undang tersebut sejak Agustus 2025.
Menurut Habiburokhman, Dasco turut mengawal proses pembahasan, termasuk mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hingga memimpin pengambilan keputusan tingkat pertama.
“Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” ujar Habiburokhman.
RUU Perampasan Aset akhirnya disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menanggapi pengesahan tersebut, Edison berharap implementasi undang-undang ini benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum.
Satgas Inti Prabowo juga berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan ketentuan undang-undang secara profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa tebang pilih.
“Kami berharap jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Harus ada implementasi nyata untuk memberantas korupsi, menindak kejahatan ekonomi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutup Edison.
(Tim)




