Selingsing.com, Tanjungpinang – Ratusan juta rupiah berputar setiap hari di dapur MBG Tanjungpinang Namun .Sebagian besar uangnya mengalir ke luar pulau.
Setiap hari, 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanjungpinang membelanjakan sekitar Rp850 juta untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satu dapur melayani sekitar 3.000 penerima dengan biaya Rp15 ribu per porsi, sepertiganya dibelikan untuk bahan baku pangan MBG, Lalu Ke mana Perputaran uang sebesar itu mengalir?
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang,Zulhidayat, sudah menjawab. Kepada Antara . ia mengakui sebagian besar bahan baku masih didatangkan dari luar daerah. (7-8 oktober 2026) Ayam dan Sayur masuk lewat kapal Artinya Bahan pangan yang di masak oleh SPPG bukan berasal dari Pedagang Lokal. Dengan maksud lain, di Kepri, MBG belum menjadi program ketahanan pangan tetapi masih menjadi program distribusi pangan antarpulau.
Niat MBG yang diberikan oleh Pemerintah sangat baik, Pemerintah mencegah stunting dan memastikan anak tidak belajar dalam keadaan lapar. Tetapi di provinsi kepualuan ini, program itu justru membuka luka lama “pangan kita tidak berdaulat”.Bappenas, dalam kajiannya pada 2024, sudah mengingatkan bahwa lemahnya infrasturuktur logistik pangan akuatik lokal akan menghambat pemanfaatan ikan dan hasil laut setempat untuk MBG. Dapur Besar, Bergantung pada Kapal Ironis, di wilayah yang sebagian besarnya laut , dapur MBG tetap menunggu pasokan dari pulau.
Masalah kedua adalah kebersihan dapur. Secara nasional,jaringan pemantau pendidikan nasional, jaringan pemantauan pendidikan indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaaan keracunan MBG sejak program berjalan (Mnctrijaya.comm 3 sept 2026). Kepri memang, belum mengalami keracunan massal, tetapi tanda bahaya ada. Per Agustus 2026, baru 181 dari 240 SPPG di kepri yang mengantongi Sertifikat Laik Higieni Sanitasi (SLHS. Artinya, hampir seperempat dapur belum terjamin kebersihannya. Lingga sudah 100% Sementara Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi baru 58%.
Pada 8 oktober 2026, 16 SPPG di batam, Tanjupinang, Natuna, dan Anambas dihentikan sementara karena belum memenuhi ketentuan Badan Gizi Nasional, sebagian besar karena belum memiliki SLHS. (SerantauMedia.id 9 okt 2026). Wakil gubernur kepri sekaligus ketua satgas MBG, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan bahwa penghentian itu perlu mencegah masalah seperti keracunan. Langkah itu sangat tepat namun langkahnya sangat terlambat, SPPG yang belum mendapatkan sertifikat SLHS sudah bisa masak tanpa di chek terlebih dahulu.
Anggaran MBG tahun ini mencapai Rp268 triliun,saat ini menjadi program dengan anggaran terbesar di APBN.Dengan uang sebesar itu, Kepri seharusnya tidak hanya memanfaatkan guna untuk mengenyangkan perut para siswa, tetapi juga mampu menaikan dan mendorong perekonomian warga lokal Tanjungpinang. Pemerintah provinsi seharusnya bisa memulai dari mewajibkan porsi minimum bahan baku lokal bagi setiap SPPG, menjadikan nelayan , pembudi daya, dan BUMDes di Bintan sebagai pemasok tetap, serta mempercepat SLHS di Tanjungpinang sebelum dapur yang belum bersertifkat dapat beroperasi kembali dengan baik.
Hari pangan Nasional, 16 Oktober Lalu, mengingatkan kita bahwa pangan bukan hanya soal mengeyangkan perut para siswa, tetapi soal siapa yang menanamnya, mengangkapnya dan mendapat untung darinya. Selama dapur MBG di Kepri masih bergantung pada kapal, program ini akan memberi makan anak-anak kita, tetapi tidak menghidupi ekonomi mereka.
(Sri Naila Maysurah)
