Selingsing.com, Tanjungpinang – Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatannya dalam menentukan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara demokratis. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Proses penyelenggaraan pemilu diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan. Selanjutnya, dilakukan pemutakhiran data pemilih untuk menyusun daftar pemilih. Pada tahap yang sama, partai politik mendaftarkan diri dan menjalani proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu. KPU kemudian menetapkan jumlah kursi dan daerah pemilihan, dilanjutkan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana kualitas demokrasi di tingkat lokal. Secara umum, penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut melibatkan kerja sama antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan aman dan tertib. Pemerintah Kota Tanjungpinang menyampaikan bahwa tidak terdapat tantangan signifikan selama pelaksanaan pemilu. Aparat keamanan juga telah melakukan berbagai langkah pencegahan serta pemetaan terhadap potensi konflik.
Namun, di balik pelaksanaan yang relatif kondusif tersebut, terdapat satu persoalan yang patut menjadi perhatian bersama, yaitu rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Dari 172.182 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya sekitar 56 persen atau 97.500 orang yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024. Artinya, lebih dari 74.000 warga Tanjungpinang tidak menggunakan hak pilih mereka.
Angka tersebut tentu menjadi catatan penting bagi kualitas demokrasi di Tanjungpinang. Rendahnya partisipasi pemilih menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya merasa terlibat dalam proses politik. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman politik, sikap apatis terhadap pemilu, keterbatasan akses menuju tempat pemungutan suara (TPS), hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan para kandidat.
Menurut saya, persoalan tersebut merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Tanjungpinang. Sebab, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, dan tanpa konflik. Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses politik, mulai dari menggunakan hak pilih, mengikuti perkembangan informasi, menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, hingga mengawasi kinerja pemimpin setelah pemilu berakhir.
Masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan berpartisipasi secara aktif akan lebih mampu mengawal jalannya pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menentukan pemimpin melalui bilik suara, tetapi juga memiliki peran dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, KPU, Bawaslu, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, media massa, serta organisasi masyarakat perlu memperkuat pendidikan politik secara berkelanjutan. Edukasi politik tidak seharusnya hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu, tetapi perlu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat perlu memahami bahwa pilihan politik mereka memiliki kaitan langsung dengan berbagai persoalan nyata, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, tata kota, pertumbuhan ekonomi lokal, hingga pembangunan daerah.
Selain meningkatkan partisipasi, pengawasan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Bawaslu Kepulauan Riau mencatat sebanyak 55 perkara dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan pesta demokrasi 2024. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup tindak pidana pemilu, netralitas aparatur sipil negara (ASN), netralitas kepala desa, kode etik penyelenggara pemilu, hingga pelanggaran administrasi.
Data tersebut menjadi pengingat bahwa integritas penyelenggaraan pemilu harus terus dijaga. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas hadir di TPS untuk memberikan suara, tetapi juga mencakup keberanian untuk mengawasi jalannya proses demokrasi, melaporkan dugaan pelanggaran, serta mendorong terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Pada akhirnya, pelaksanaan Pilkada 2024 di Tanjungpinang seharusnya menjadi momentum untuk membangun kesadaran bahwa demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu terus meningkatkan transparansi, memperluas pendidikan politik, serta memastikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, masyarakat juga perlu menyadari bahwa setiap suara memiliki nilai dan dapat menentukan arah kebijakan serta masa depan daerah.
Demokrasi tidak boleh berhenti setelah proses pemungutan suara selesai. Demokrasi harus terus hidup melalui partisipasi, pengawasan, dan keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Jika kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat terus diperkuat, demokrasi di Tanjungpinang tidak hanya akan menjadi formalitas lima tahunan, tetapi dapat tumbuh menjadi demokrasi yang sehat, inklusif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Penulis: Hasna Wilda Humaira
Universitas Maritim Raja Ali Haji
