Selingsing.com, Tanjungpinang – Pemilu kerap dipandang sebagai puncak demokrasi. Padahal, pemilu hanyalah awal dari proses politik yang jauh lebih panjang. Setelah penghitungan suara, pelantikan anggota legislatif, dan terbentuknya konfigurasi politik di pemerintahan, muncul sebuah pertanyaan mendasar: apakah partai politik di Kota Tanjungpinang masih konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat, atau justru lebih sibuk dengan kepentingan internal dan relasi kekuasaan?
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang periode 2024–2029 terdiri atas 30 anggota yang berasal dari 10 partai politik. PDI Perjuangan memperoleh enam kursi, sementara Partai Golkar, NasDem, dan Gerindra masing-masing memperoleh empat kursi. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu partai politik yang mendominasi secara mutlak. Kondisi ini seharusnya membuka ruang bagi terciptanya keseimbangan politik sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Namun, banyaknya partai politik di lembaga legislatif tidak serta-merta menjamin kualitas demokrasi. Jika kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, DPRD berisiko berubah menjadi ruang kompromi kekuasaan, bukan tempat memperjuangkan aspirasi rakyat.
Persoalan partai politik di Tanjungpinang bukan semata-mata terletak pada jumlah partai, melainkan pada konsistensi kehadiran mereka di tengah masyarakat. Partai politik sering kali terlihat aktif menjelang pemilu melalui kampanye, pemasangan atribut, serta berbagai kegiatan untuk memperoleh dukungan. Namun, setelah pemilu berakhir, komunikasi dengan masyarakat justru kerap melemah. Padahal, masyarakat membutuhkan kehadiran partai bukan hanya ketika suara mereka diperlukan, tetapi juga ketika menghadapi persoalan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, buruknya pelayanan publik, hingga kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga.
Generasi muda juga memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi Tanjungpinang. Pada Pilkada 2024, pemilih milenial disebut menyumbang sekitar 40 persen dari total pemilih yang menggunakan hak pilih. Besarnya potensi tersebut harus diimbangi dengan kesadaran politik yang kritis. Pemilih muda seharusnya tidak hanya mempertimbangkan popularitas atau kedekatan pribadi dengan kandidat, tetapi juga memperhatikan program kerja, rekam jejak, serta komitmen para calon dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Tantangan lainnya terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 Kota Tanjungpinang yang tercatat sekitar 56 persen dari total 172.182 pemilih terdaftar. Artinya, sekitar 74.682 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Angka ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik masih perlu diperkuat. Partai politik dan para wakil rakyat harus mampu membuktikan bahwa suara masyarakat benar-benar memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan pemerintah.
Dalam konteks tersebut, DPRD tidak boleh sekadar menjadi lembaga formal dalam struktur pemerintahan daerah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus dijalankan secara optimal. Anggota dewan harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif, sekalipun kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik atau koalisi. Sebab, kepentingan masyarakat seharusnya selalu ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun partai politik.
Salah satu bentuk kedekatan wakil rakyat dengan masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan reses. Reses bukan sekadar agenda rutin atau formalitas kelembagaan, melainkan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengarkan keluhan dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Namun, pelaksanaan reses DPRD Tanjungpinang pada November 2025 menyisakan catatan karena terdapat empat anggota dewan yang tidak menghadiri agenda tersebut.
Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama. Sebab, reses merupakan salah satu ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan jalan, buruknya sistem drainase, minimnya penerangan jalan, hingga persoalan pelayanan publik. Ketidakhadiran anggota dewan dalam agenda tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen mereka dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Meski demikian, kehadiran dalam kegiatan reses bukan satu-satunya ukuran keberhasilan anggota DPRD. Hal yang jauh lebih penting adalah tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah disampaikan masyarakat. Jangan sampai keluhan warga hanya berakhir sebagai catatan dalam laporan kegiatan tanpa kejelasan pembahasan maupun realisasi. Masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa aspirasi mereka benar-benar didengar dan diperjuangkan.
Karena itu, partai politik perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat melalui program kerja yang jelas dan terukur, terutama dalam bidang ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. DPRD juga harus meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Sementara itu, KPU dan Bawaslu perlu memperluas pendidikan politik bagi generasi muda agar mereka tidak hanya memahami prosedur pemilu, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Mahasiswa dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui diskusi publik, kajian politik, serta pengawasan terhadap kinerja wakil rakyat, masyarakat dapat memastikan bahwa aspirasi mereka tidak berhenti sebagai janji politik. Wakil rakyat harus dinilai berdasarkan kinerja, integritas, dan tanggung jawabnya, bukan semata-mata berdasarkan popularitas maupun kedekatan pribadi.
Pada akhirnya, demokrasi di Kota Tanjungpinang tidak boleh berhenti di kotak suara. Pemilu memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi kualitas demokrasi yang sesungguhnya justru diuji setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Jika partai politik semakin jauh dari masyarakat dan DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasannya, pemilu hanya akan menjadi ritual lima tahunan tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.
Oleh karena itu, masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, tidak boleh berhenti berpartisipasi setelah pemilu selesai. Mengawasi, mengkritisi, dan menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi. Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya tentang seberapa banyak suara yang diperoleh seorang kandidat, melainkan tentang sejauh mana suara rakyat didengar, diperjuangkan, dan diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pemilu boleh selesai, tetapi tanggung jawab memperjuangkan aspirasi rakyat tidak pernah selesai.
Penulis: Nadzla Clarasya Trihafsari
Universitas Maritim Raja Ali Haji
