DaerahKepulauan RiauLinggaOpini

Menjaga Kepercayaan Pemilih Lingga: Apa Tanggung Jawab Partai Setelah Pemilu?

16
×

Menjaga Kepercayaan Pemilih Lingga: Apa Tanggung Jawab Partai Setelah Pemilu?

Sebarkan artikel ini
Foto: Bawaslu Kabupaten Lingga (2026)

Selingsing.com, Lingga – Apa artinya hak memilih jika kepercayaan warga kepada partai hanya dijaga selama masa kampanye? Bagi warga Kabupaten Lingga yang tersebar di pulau-pulau, demokrasi tidak berakhir di bilik suara. Demokrasi juga menyangkut apakah partai tetap bisa dijangkau untuk menyampaikan aspirasi sepanjang tahun. Menurut Irvandi “isu kuncinya adalah bagaimana kepercayaan pemilih Lingga dijaga setelah pemilu usai, dan bagaimana warga dapat ikut mengawasinya.”

KPU Kabupaten Lingga mencatat partisipasi Pilkada 2024 sebesar 73,66 persen, turun 9,01 persen dari pemilu terakhir dan 6,87 persen dari Pilkada sebelumnya yang digelar di tengah pandemi (Auliya, 2025). Ketua KPU Lingga menjelaskan bahwa penyebabnya beragam. Pilkada hanya diikuti dua pasangan calon yang sama-sama petahana sehingga berpotensi menimbulkan kejenuhan. Masa kampanye berlangsung sekitar 56 hari, yang tersingkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Selain itu, sekitar 17.000 penduduk Kepulauan Riau, termasuk warga Lingga, berdomisili tidak sesuai alamat KTP (Auliya, 2025).

Jadi, penurunan ini tidak bisa dibebankan kepada partai. Namun, penurunan ini tetap perlu dibaca sebagai pengingat bahwa kepercayaan warga harus dirawat terus-menerus, bukan hanya dikumpulkan menjelang pemilihan.

Tantangan pertama berkaitan dengan pendidikan politik. Partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lingga menerima bantuan keuangan dari APBD kabupaten dengan besaran awal Rp1.500 per suara sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (4)). Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, di samping operasional sekretariat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Pasal 27). Laporan pertanggungjawabannya diperiksa BPK dan terbuka untuk diketahui masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Pasal 31, 32, dan 36).

Irvandi juga menambahkan, “warga Lingga berhak bertanya kegiatan pendidikan politik apa yang dibiayai, di mana dilaksanakan, dan siapa pesertanya, dan partai penerima bantuan seharusnya dapat menjawabnya secara terbuka.”

Tantangan kedua menyangkut pengawalan aspirasi di wilayah kepulauan. Penduduk miskin di Kabupaten Lingga pada Maret 2025 mencapai 9,12 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga, 2025). Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa Lingga pada 2025 baru 7,87 tahun (Fadhlurrahman, 2026b), dan ketidakcukupan konsumsi pangan mencapai 21,81 persen (Fadhlurrahman, 2026a).

“persoalan seperti lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan layanan kesehatan antarpulau membutuhkan pengawalan berkelanjutan lewat wakil partai di DPRD, bukan hanya ditampung lima tahun sekali,” Pungkasnya.

Pada dasarnya, kedua tantangan ini bersumber dari hal yang sama, yaitu hubungan partai dan warga yang terlalu dibangun di sekitar kalender pemilu. Penulis menawarkan beberapa langkah.

Pertama, partai penerima banpol seharusnya membuka rincian penggunaan dana: berapa yang diterima, untuk kegiatan apa, di desa mana, dan siapa penerimanya.

Kedua, pengurus partai di Lingga seharusnya menyediakan posko atau saluran aspirasi yang aktif, baik di sekretariat maupun lewat media digital, disertai tindak lanjut yang jelas.

Ketiga, partai seharusnya memperkuat kaderisasi dan pendidikan politik hingga kecamatan dan desa, misalnya lewat dialog dengan kelompok nelayan dan pemuda.

Keempat, warga seharusnya ikut mengawasi dengan mencatat janji politik dan menagihnya kepada wakil di DPRD maupun partai pengusungnya.

Tinggi atau rendahnya angka partisipasi bukan satu-satunya ukuran sehat tidaknya demokrasi. Ukuran lain adalah apakah warga memiliki tempat mengadu dan merasa didengar setelah pemilu selesai.

Menurut pandangan Irvandi, “kehadiran partai politik di wilayah kepulauan semestinya terasa sepanjang tahun. Keberhasilan partai tidak cukup diukur dari suara dan kursi yang diraih, tetapi dari kerja nyata dan komunikasi dengan rakyat setelah pemilu selesai.”

Pada akhirnya, partai politik adalah lembaga yang ikut bertanggung jawab atas kesehatan demokrasi, bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. Jarak laut tidak semestinya menjadi penghalang komunikasi antara partai dan warga, dan keterbukaan penggunaan dana publik adalah hak yang layak terus ditanyakan, Tutupnya.

Penulis: M. Irvandi
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *