
Kabupaten Lingga
Selingsing.com, Lingga – Pilkada 2024 di Kabupaten Lingga berjalan tertib. Namun, ketertiban tidak sama dengan kualitas keterlibatan warga. Partisipasi pemilih tercatat 73,66 persen, turun 9,01 poin dari pemilu terakhir dan 6,87 poin dari Pilkada 2020 (Auliya, 2025). Pertanyaannya, siapa yang seharusnya menjawab penurunan ini?
Konteks perlu dijernihkan lebih dulu. Penurunan partisipasi pilkada terjadi hampir di seluruh Indonesia. KPU RI mencatat rata-rata nasional partisipasi Pilkada 2024 sekitar 68 persen, sementara Pemilu 2024 mencapai 81,78 persen (Investortrust, 2024). Jadi, angka Lingga sebenarnya di atas rata-rata nasional. Yang patut dicermati adalah kecuraman penurunannya dan penyebab di baliknya.
Penjelasan teknis sudah diurai oleh Ketua KPU Kabupaten Lingga, Ardhi Auliya, dalam opini yang dimuat di situs KPU Kabupaten Lingga (Auliya, 2025). Ia mengidentifikasi beberapa faktor: masa kampanye yang paling singkat dibandingkan pilkada sebelumnya, daftar pemilih berbasis data de jure yang membuat perantau tetap terdaftar di TPS asal, serta dua pasangan calon yang keduanya pernah menjabat Bupati Lingga dalam 10 tahun terakhir sehingga pilihan terasa kurang beragam.
Penjelasan ini masuk akal. Namun, ia menjelaskan mengapa memilih menjadi lebih sulit, belum menjelaskan mengapa warga merasa tidak perlu berusaha untuk memilih.
Di sini, saya selaku penulis ingin menambahkan satu sudut pandang. “Auliya (2025) juga mencatat bahwa tidak adanya politik uang dan mobilisasi pemilih bisa membuat pemilih pragmatis memilih absen. Jika benar, temuan ini justru menunjukkan persoalan yang lebih dalam: sebagian pemilih datang bukan karena keyakinan politik, melainkan karena insentif. Kehadiran semacam itu rapuh, dan rapuhnya terjadi karena ikatan antara warga dan partai tidak dibangun di luar masa kampanye,” Pungkas Adwi.
Membangun ikatan itu adalah tugas parpol. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menempatkan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas sebagai salah satu fungsi partai (Pasal 11 ayat (1) huruf a). Dalam praktiknya, partai bergerak intens saat pencalonan dan kampanye, lalu sepi sepanjang tahun. Wajar jika warga merasa dicari hanya menjelang pemilu. Dalam kondisi seperti itu, kampanye yang pendek, domisili yang jauh dari TPS, dan pilihan yang terasa itu-itu saja mudah menjadi alasan untuk tidak datang.
“Saya tidak mengklaim bahwa kelemahan pendidikan politik adalah satu-satunya penyebab. Auliya (2025) benar bahwa penurunan ini merupakan hasil kombinasi banyak faktor, dan tulisan ini tidak punya data internal tentang program pendidikan politik tiap parpol di Lingga. Justru itu poinnya: parpol jarang membuka laporan kegiatannya sehingga publik tidak bisa menilai”, Tambahnya
Karena itu, ada tiga langkah yang layak ditempuh.
Pertama, parpol menyelenggarakan pendidikan politik sepanjang tahun, dengan perhatian pada pulau-pulau yang jauh dari pusat kabupaten.
Kedua, parpol memperkuat kaderisasi sampai tingkat kecamatan dan desa agar jaringannya hadir sebelum musim kampanye.
Ketiga, parpol menerbitkan laporan tahunan kegiatan pendidikan politik sebagai bentuk akuntabilitas. KPU dan pemerintah daerah tentu punya bagian, misalnya soal pemutakhiran data pemilih perantau, tetapi legitimasi untuk membuat warga merasa perlu datang ada pada partai.
Turunnya partisipasi adalah sinyal untuk berbenah. Jika parpol terus bekerja musiman, bilik suara akan semakin sepi pada pemilu berikutnya, Tutupnya.
Penulis: Adwi Yudiansyah
Universitas Maritim Raja Ali Haji




