Selingsing.com, Tanjungpinang – Mahasiswa Fisip Umrah akan menggelar Diskusi Akbar bersama Gubernur, Bupati, Walikota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta Anggota DPD dan DPR RI Dapil Kepri. Hal ini disampaikan oleh Demisioner Ketua Bem Fisip Umrah Periode Tahun 2025 Muhammad Aidil Zulfa yang juga merupakan ketua panitia pelaksana Diskusi Akbar tersebut.
“Hasil temu mahasiswa Fisip Umrah beberapa waktu lalu, kami akan menggelar Diskusi Akbar dengan Tema Besar Wujudkan Misi Pembangunan Yang Berkeadilan Dengan Kolaborasi Kepala Daerah Se Provinsi Kepri Bersama Anggota DPD dan DPR RI,” Ujar Aidil.
Dalam penjelasannya, Aidil mengatakan bahwa pertemuan ini akan mempresentasikan persoalan-persoalan yang ada dan sedang dihadapi daerah-daerah serta program-program yang dibutuhkan masyarakat.
“Materi presentasi nanti kita minta Pemda yang menyediakan, karena kami meyakini bahwa mereka memiliki catatan kajiannya. Selanjutnya nanti dari pihak kita yang bertugas memaparkan dihadapan undangan yang hadir,” jelas Aidil.
Melanjutkan obrolannya, Aidil menyampaikan output dari Diskusi Akbar ini adalah terjalinnya harmonisasi komunikasi antara Kepala Daerah di Kepri dalam mensinergikan Program-program. Selanjutnya, Bagaimana Aspirasi masyarakat Daerah melalui Kepala Daerahnya dapat diperjuangkan oleh anggota DPR dan DPD daerah pemilihan Provinsi kepulauan Riau melalui anggaran-anggaran yang ada di Pusat.
“kami meyakini, untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan yang mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan program dari Pemerintah. Dan hari ini, kita tidak bisa hanya bergantung pada anggaran yang dikelola oleh Pemda, APBN merupakan opsi yang ideal, untuk itulah kita butuh kekompakan Kepala Daerah di Kepri bersama anggota DPD dan DPR Ri dalam mewujudkan hal tersebut,” lanjut Aidil.
Menutup obrolannya, Aidil berharap seluruh Kepala Daerah, DPD dan DPR RI dapat meluangkan waktunya hadir pada forum diskusi akbar tersebut.
“demi kepentingan masyarakat, kami mengharapkan dukungan dari seluruh Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggota DPD dan DPR RI untuk dapat hadir pada forum tersebut. Para Pemangku Kepentingan ini harus bisa duduk bersama demi kepentingan kita bersama,” tutup Aidil.
(Budi)
