Selingsing.com, Tanjungpinang – Gangguan pasokan listrik yang terjadi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) Tanjungpinang-Bintan.
Ketua HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, meminta PT PLN (Persero), khususnya UP3 Tanjungpinang, bersikap transparan dalam menyampaikan perkembangan pemulihan sistem kelistrikan kepada masyarakat.
Menurut Zhein, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai wilayah terdampak, langkah penanganan yang dilakukan, hingga estimasi waktu normalisasi pasokan listrik.
Terlebih, ketidakpastian pemulihan dan kemungkinan penerapan pemadaman bergilir dapat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pemulihan sistem kelistrikan tentu membutuhkan proses dan pertimbangan teknis, terutama dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas. Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi kelistrikan, wilayah yang terdampak, serta perkiraan waktu pemulihan,” ujar Zhein, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan, apabila pemadaman bergilir harus diterapkan, PLN perlu mengumumkan jadwal dan mekanismenya secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat dapat mempersiapkan diri dan menyesuaikan aktivitas sehari-hari.
Zhein menilai, dampak gangguan listrik tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan operasionalnya.
Salah satu dampak tersebut dirasakan pelaku usaha kuliner, yang membutuhkan listrik untuk penerangan, penyimpanan bahan makanan, hingga pengoperasian peralatan usaha.
Keluhan juga disampaikan Ari Saputra, salah seorang pelaku usaha warung nasi Padang. Ia mengeluhkan gangguan listrik yang turut memengaruhi kegiatan usahanya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kelistrikan berkaitan langsung dengan produktivitas dan pendapatan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang harus tetap menanggung biaya operasional di tengah ketidakpastian pasokan listrik.
“Bagi masyarakat yang menjalankan usaha kecil, waktu dan kepastian sangat berarti. Mereka harus tetap membayar biaya operasional, menjaga kualitas makanan, dan melayani pelanggan,” kata Zhein.
Atas kondisi tersebut, ia meminta PLN tidak hanya menyampaikan informasi bahwa proses pemulihan sedang berlangsung. Menurutnya, perusahaan juga perlu menjelaskan langkah penanganan, wilayah yang masih terdampak, serta perkembangan pemulihan secara berkala.
Selain itu, komunikasi publik dinilai perlu diperkuat melalui saluran pengaduan yang mudah diakses dan pembaruan informasi secara konsisten melalui kanal resmi PLN.
Informasi mengenai kemungkinan pemadaman bergilir juga harus disampaikan secara jelas agar masyarakat tidak menerima informasi simpang siur yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Kami mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan untuk memulihkan pasokan listrik. Pada saat yang sama, kami meminta PLN memberikan kepastian informasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Zhein menyebut, masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tidak seharusnya menghadapi dampak gangguan listrik sekaligus kebingungan akibat minimnya informasi mengenai perkembangan pemulihan dan kemungkinan pemadaman berikutnya.
Ia menegaskan, HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan memahami bahwa pemulihan sistem kelistrikan membutuhkan penanganan teknis dan koordinasi. Namun, proses tersebut perlu diiringi keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan kepada publik.
HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan berharap PLN UP3 Tanjungpinang dapat mempercepat pemulihan pasokan listrik dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas, meningkatkan transparansi informasi, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
Dengan adanya informasi yang jelas dan berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan pemulihan listrik sekaligus mengambil langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi.
(Budi)
