Selingsing.com, Tanjungpinang — Wacana pemajakan Selat Malaka yang disampaikan Menteri Perekonomian Purbaya mendapat dukungan dari kalangan pemuda di Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan itu disampaikan Budi Prasetyo, S.I.P, Selaku Pemuda Kepri dengan konsentrasi Pemerintah Perbatasan, yang menilai gagasan tersebut bukan sekadar wacana fiskal, melainkan momentum menegaskan kedaulatan Indonesia atas potensi maritimnya sendiri.
Menurut Budi, Selat Malaka selama ini merupakan aset strategis negara yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pijakan bernegara maupun sumber kekuatan ekonomi nasional. Padahal, jalur laut yang dilalui lebih dari 100 ribu kapal per tahun itu menjadi salah satu urat nadi perdagangan dunia.
“Sudah saatnya pemerintah fokus pada apa yang telah dilakukan banyak negara lain. Mesir berhasil memanfaatkan Terusan Suez, Singapura membangun kekuatan ekonomi dari jasa pelabuhan dan transhipment, sementara Indonesia dengan Selat Malaka justru terlalu lama menjadi penonton di rumah sendiri,” tegas Budi, Kamis (23/4).
Ia menyebut, momentum global, termasuk eskalasi geopolitik di Selat Hormuz yang berdampak pada rantai logistik dunia, semakin menunjukkan pentingnya negara-negara mengamankan sekaligus mengoptimalkan jalur strategis laut sebagai sumber pendapatan dan pengaruh geopolitik.
Bagi Budi, gagasan pemajakan Selat Malaka dan penguatan layanan labuh jangkar sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan kebangkitan maritim sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan perubahan paradigma dari daratan-sentris menjadi maritim-sentris. Maka gagasan memanfaatkan Selat Malaka bukan sekadar ekonomi, ini implementasi langsung dari visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.
Sebagai daerah kepulauan yang berbasis kelautan, Kepulauan Riau dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi lokomotif agenda tersebut. Bersama delapan provinsi kepulauan lainnya, Kepri dinilai harus mampu menjadikan sumber daya kelautan sebagai basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui pengelolaan labuh jangkar.
Budi yang saat ini tengah menyusun kajian strategis berjudul Potensi Maritim Indonesia menilai layanan labuh jangkar dan jasa ship to ship (StS) dapat menjadi game changer bagi ekonomi daerah dan nasional.
“Potensi labuh jangkar di Kepri diperkirakan bisa mencapai Rp6 triliun. Bahkan secara nasional jika ALKI dan jasa maritim dikelola serius, potensinya bisa Rp30 sampai Rp50 triliun per tahun. Ini bukan angka kecil, ini peluang strategis yang harus direbut negara,” katanya.
Ia menambahkan, manfaatnya bukan hanya pemasukan negara, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor operator pelabuhan, logistik offshore, bunker station, keamanan maritim hingga jasa karantina laut.
Menurutnya, Kepri memiliki peluang besar menjadikan pengelolaan labuh jangkar sebagai penggerak ekonomi nasional melalui skema dana bagi hasil, bahkan menjadi model bagi daerah pesisir lain di Indonesia.
Namun demikian, Budi mengingatkan potensi besar itu selama ini kerap bocor akibat tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Konflik kewenangan terkait pungutan labuh jangkar, kata dia, justru membuat peluang ekonomi triliunan rupiah belum tergarap maksimal.
“Ini yang harus dibenahi pemerintah. Jangan sampai uang yang seharusnya masuk ke kas negara justru hilang karena tata kelola yang lemah. Negara harus hadir, memperkuat regulasi, dan memberi kepastian hukum,” tegasnya.
Ia pun mendesak pemerintah pusat agar menjadikan Selat Malaka dan kawasan perairan Kepri sebagai laboratorium kebijakan maritim nasional, dimulai dari optimalisasi layanan labuh jangkar, pungutan jasa maritim, hingga skema pemajakan yang berkeadilan dan kompetitif.
Budi menilai, jika Indonesia mampu bergerak cepat seperti Singapura, Mesir, hingga Panama, maka target menjadikan Indonesia pusat logistik terbesar di Asia Tenggara bukan sesuatu yang mustahil.
“Selat Malaka adalah peluang. Kita tidak boleh terus menjadi lintasan tanpa nilai tambah. Ini momentum membuktikan bahwa laut bukan batas negara, tetapi sumber kekuatan negara,” pungkasnya.
Sebelumnya bahkan Ia Pernah mengirim surat via Kantor Pos untuk Presiden Republik indonesia, hal ini dikarenakan kegelisahan melihat kondisi Indonesia seperti Raksasa yang sedang Tertidur (the Sleeping giant), ia bahkan menulis panjang perihal Selat Malaka
(Red)
