Selingsing.com, Tanjungpinang – Pentingnya pendampingan Hukum Pihak Kejaksaan terhadap Proyek Pembangunan dengan nilai total ratusan Milyar pada PUPR Provinsi Kepri juga mendapat atensi dari Demisioner Bem Fisip Umrah Periode 2024 – 2025, Muhammad Aidil Zulfa.
Aidil menilai Proyek Ratusan Milyar ini sangat sensitif dan sudah menjadi sorotan dikarenakan sempat terjadi penolakan dari masyarakat.
“Gubernur Ansar Ahmad harus mengingatkan OPD Pengelola anggaran yang berasal dari dana pinjaman, agar bekerja secara profesional, taat aturan dan bertanggungjawab,” Kata Aidil mengawali percakapannya.
Penolakan terhadap peminjaman Dana untuk Proyek Strategis Kepri harus mampu dijawab dengan hasil Pekerjaan Pembangunan yang berkualitas dan tuntas pengerjaan 100 Persen.
“Disitulah saya memahami, apa yang diusulkan oleh teman-teman soal usulan Pendampingan Pihak Kejaksaan terhadap proyek ratusan milyar itu merupakan Upaya untuk menjaga nama baik Gubernur Ansar, dengan ketatnya pengawalan tentu semakin tinggi tingkat keberhasilan pengerjaannya,” Ungkap Aidil.
Dirinya menegaskan, Pendampingan dari Kejaksaan itu jangan dianggap sebagai ancaman ataupun tekanan dan pandangan tersebut tentu tidak tepat.
“Selama Pekerjaan dilakukan dengan taat aturan, tidak Ada alasan untuk khawatir dan takut. Kita percaya, Pokja Proyek Ratusan milyar tersebut pasti faham bahwa Proyek ini cukup menyita perhatian masyarakat, sehingga pasti akan menunjuk rekanan yang memiliki kualifikasi dan berkualitas, sehingga meminimalisir resiko gagal Pekerjaan,” Jelas Aidil.
Mengakhiri obrolan, aidil mengatakan wacana pendampingan oleh kejaksaan sudah didiskusikan oleh kawan-kawan Mahasiswa lainnya.
“Poinnya adalah kita ingin Pekerjaan ini berhasil dan bermanfaat serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi pengawalan ini merupakan upaya agar tingkat keberhasilan Pekerjaan ini bisa di angka 100 Persen, dan dijaga setiap progress pengerjaannya tepat waktu,” tutup Aidil.
(Red)
