Selingsing.com, Lingga – Antrean kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kembali menjadi perhatian masyarakat di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, pada Kamis, 17 September 2026. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung selama empat hari berturut-turut.
Antrean yang mengular di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dabo Singkep membuat masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM yang menjadi salah satu pilihan utama masyarakat.
Sejumlah warga yang ditemui di sekitar SPBU mengaku kondisi antrean tersebut cukup menyulitkan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Salah seorang warga Dabo Singkep, Deni mengatakan dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait segera memberikan penjelasan mengenai penyebab antrean yang terjadi selama beberapa hari terakhir.
“Sudah beberapa hari antre seperti ini. Kita mau kerja juga membutuhkan BBM. Kalau harus mengantre lama, tentu sangat mengganggu aktivitas,” ujar deni
Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila memang terdapat keterbatasan pasokan. Namun, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Kalau memang kuotanya terbatas atau pengirimannya terlambat, sampaikan saja secara terbuka. Masyarakat juga bisa memahami. Yang penting jangan sampai kami tidak tahu penyebabnya,” katanya.
Warga lainnya, Ahmad, berharap kondisi antrean tersebut segera mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lingga dan Pertamina.
Ia menilai antrean yang terjadi selama beberapa hari perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait kecukupan pasokan Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Dabo Singkep dan sekitarnya.
“Kami berharap ada solusi. Jangan sampai masyarakat setiap hari harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Apalagi banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja,” ungkapnya.
Pertanyaan soal Kuota dan Distribusi
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait ketersediaan dan pola distribusi Pertalite di Kabupaten Lingga. Terlebih, antrean BBM bukan kali pertama menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat ketika kebutuhan meningkat sementara ketersediaan di tingkat SPBU terbatas.
Situasi ini juga mendorong perlunya keterbukaan informasi mengenai berapa sebenarnya kuota Pertalite untuk Kabupaten Lingga, berapa alokasi yang diterima SPBU Dabo Singkep, serta berapa realisasi pasokan dan penjualan setiap bulannya.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang terang agar persoalan antrean tidak hanya berhenti pada persoalan panjangnya barisan kendaraan di SPBU.
Pemerintah Kabupaten Lingga, khususnya perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan pengawasan distribusi, dinilai perlu turun melihat kondisi tersebut secara langsung.
Bukan hanya memastikan pelayanan BBM berjalan, pemerintah daerah juga perlu mengetahui apakah kuota yang tersedia memang sebanding dengan kebutuhan masyarakat Dabo Singkep dan wilayah sekitarnya.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga juga perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi pasokan Pertalite ke SPBU Dabo Singkep.
Apakah antrean terjadi karena keterlambatan distribusi, keterbatasan stok, peningkatan konsumsi, atau terdapat faktor lain dalam rantai pasokan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab dengan data, bukan sekadar penjelasan normatif.
Kuota dan Realisasi Perlu Dibuka
Untuk memastikan persoalan tersebut tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, data mengenai distribusi Pertalite dinilai perlu dibuka secara transparan.
Setidaknya, masyarakat perlu mengetahui berapa alokasi Pertalite Kabupaten Lingga pada 2026, alokasi khusus SPBU Dabo Singkep, jumlah pengiriman setiap bulan, volume setiap pengiriman hingga realisasi penyaluran kepada konsumen.
Data tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat apakah antrean yang terjadi merupakan konsekuensi dari kebutuhan masyarakat yang meningkat atau terdapat persoalan lain dalam distribusi.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga memiliki peran penting dalam pengawasan pendistribusian BBM. Karena itu, apabila antrean berlangsung berulang, koordinasi antara Pemkab Lingga, Pertamina dan BPH Migas menjadi penting untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.
Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menunggu
Bagi masyarakat, persoalannya sederhana: mereka membutuhkan BBM untuk bekerja, berdagang, melaut, mengantar anak sekolah maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Antrean panjang berarti waktu masyarakat ikut terbuang.
Karena itu, persoalan ini semestinya tidak hanya dilihat sebagai pemandangan biasa di SPBU. Jika antrean terjadi berulang, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan, kuota, distribusi dan pengawasan.
Pemkab Lingga dan Pertamina Patra Niaga diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai kondisi Pertalite di Dabo Singkep.
Berapa kuotanya? Berapa yang dikirim? Berapa yang terjual? Dan apakah jumlah tersebut memang mencukupi kebutuhan masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian setiap kali hendak mendapatkan BBM.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya antrean Pertalite di SPBU Dabo Singkep serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasinya.
(Budi)
