Selingsing.com, Tanjungpinang – Pemilu merupakan sarana utama bagi masyarakat untuk menentukan wakil rakyat yang membawa aspirasi mereka. Namun, apakah pilihan tersebut benar-benar didasarkan pada pemahaman terhadap calon, atau hanya dilakukan sebagai rutinitas lima tahunan semata?
Pertanyaan ini mengingatkan saya pada kritik Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan Mens Rea. Ia menyoroti kebiasaan masyarakat memilih anggota DPR dan DPRD tanpa pertimbangan matang. Pandji menegaskan persoalan mendasar dalam pola pikir pemilih kita saat ini.
“Gak bisa gitu, gimana bisa kita dapat wakil rakyat yang mau memperjuangkan aspirasi masyarakat kalau kita aja tidak menggunakan hak pilih dengan benar,” Pandji Pragiwaksono, Mens Rea.
Pernyataan ini menegaskan bahwa memilih bukan sekadar datang dan mencoblos, melainkan sebuah keputusan berbobot yang membutuhkan perenungan serta pertimbangan yang matang.
Menurut saya, masalah utama muncul ketika popularitas, kedekatan personal, atau tren di media sosial lebih mendominasi pertimbangan pemilih ketimbang program kerja dan rekam jejak calon. Tanpa mengenal calon yang dipilih, masyarakat akan kesulitan menilai apakah wakil tersebut benar-benar layak dipercaya.
Meski demikian, satu cerita tentu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat memilih tanpa pertimbangan. Fenomena ini lebih tepat dijadikan pengingat akan pentingnya pendidikan politik secara berkesinambungan.
Tanggung jawab ini tentu bukan hanya berada di pundak pemilih. Partai politik dan para kandidat wajib menyampaikan program kerja secara transparan dan jelas. Di sisi lain, masyarakat bertugas membandingkan gagasan serta terus memantau dan mengawal kinerja wakilnya setelah pemilu usai.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang datang ke tempat pemungutan suara, melainkan dari tingkat kesadaran mereka dalam menentukan pilihan.
Suara rakyat mengandungkan kepentingan dan kepercayaan yang kelak harus dipertanggungjawabkan.
(Alfazri Ihsan Rizki)
