Wawancara Eksklusif Bersama Kabid E-Gov Diskominfo, Misteri Absensi Digital Lingga yang Tersandung Janji dan Jaringan
Selingsing.com, Lingga — Tahun 2022, Kabupaten Lingga berambisi besar. Lewat peluncuran aplikasi SIAP-E (Sistem Informasi Absensi Pegawai Elektronik), pemerintah daerah menjanjikan lompatan digital: absensi otomatis, sistem HRD terintegrasi, dan tata kelola ASN yang lebih efisien.
Namun Tiga tahun berselang, kenyataan justru berkata lain. Aplikasi ini nyaris tak terdengar. Tak terlihat. Tak bisa diakses. Padahal, dana Rp177 juta telah digelontorkan dari APBD-P. Ke mana semua itu menguap?
“Sudah Siap, Tapi Tunggu Koordinasi”
Dalam wawancara eksklusif bersama tim investigasi, Kepala Bidang E-Government Diskominfo Kabupaten Lingga, Ady Setiawan, memberikan klarifikasi yang justru membuka lebih banyak pertanyaan.
“Sebetulnya aplikasinya sudah siap digunakan. Sudah rampung, tinggal menunggu koordinasi dengan BKD,” ujar Ady.
Menurutnya, aplikasi sempat berjalan cukup lama—berbeda dari temuan di lapangan yang menyebut SIAP-E hanya sempat aktif sebulan, lalu menghilang. “Ada permintaan dari BKD untuk penambahan fitur, jadi kami sempurnakan. Tapi aplikasinya sudah siap, tinggal pelaksanaan yang menunggu,” tambahnya.
Namun hingga hari ini, aplikasi itu belum juga tersedia di Play Store. “Memang belum kami publish. Karena yang menjadi user adalah BKD, pelaksanaannya tetap di tangan mereka,” jelasnya.
Salahkan Sinyal, Server, dan Simpang Siur Koordinasi
Ketika ditanya soal laporan ASN yang tak bisa mengakses aplikasi bahkan dari kantor pusat, Ady menyebut masalahnya adalah sinyal dan akses serentak yang menyebabkan server overload. “Sebetulnya bukan error. Cuma waktu itu banyak yang akses bareng, server-nya ngadat. Tapi sekarang sudah kami besarkan kapasitasnya. Harusnya sudah tidak masalah,” ujarnya.
Masalahnya, jika kendala teknis ini sudah “selesai”, mengapa hingga kini aplikasi tetap tak dioperasikan, Mengapa publik tidak bisa mengunduhnya, Dan mengapa belum ada kepastian kapan sistem ini akan kembali diluncurkan.
“Kami sudah koordinasi dengan BKD dan bahkan Pak Bupati. Beliau juga minta diaktifkan kembali. Tapi memang belum ada final tanggalnya. Belum bisa kami umumkan bulan apa,” jawab Ady.
Audit, Kejaksaan, dan Tabir Transparansi
Dalam wawancara yang sama, Ady juga membenarkan bahwa pihaknya sempat dipanggil oleh Kejaksaan. “Kami dan BKD dipanggil. Semua sudah dicek. BPK juga sudah audit. Dan hasilnya clear, tidak ada masalah,” klaimnya.
Namun hingga kini, hasil audit tersebut tidak pernah dipublikasikan. Vendor pengembang tidak pernah diumumkan ke publik. Proses pengadaan hanya tercatat secara singkat di laman SIRUP LKPP dengan nilai proyek Rp177 juta.
Tidak ada informasi detail mengenai kualifikasi pengembang, spesifikasi teknis sistem, atau bentuk laporan hasil kerja.
Program SIAP-E kini menjadi potret suram bagaimana jargon smart city bisa berujung ilusi. Aplikasi yang dibiayai uang rakyat itu tidak memberikan manfaat apa pun hingga hari ini. ASN masih mencatat kehadiran dengan tanda tangan basah. Absensi masih bergantung pada kertas. Dan sistem “pintar” itu tetap berada di awang-awang, jauh dari perangkat gawai para pegawai.
“Kalau nanti diluncurkan lagi dan tetap tidak berjalan baik, ya sama saja. Sistemnya cuma ganggu,” ujar seorang ASN yang kami temui di lapangan. Kekhawatirannya bukan tanpa dasar—terutama bila melihat catatan masa lalu.
Apakah Ini Kegagalan Teknis atau Pengelolaan yang Gagal Total?
Pertanyaan utamanya tetap:
Jika aplikasinya benar-benar sudah siap, mengapa belum juga diluncurkan kembali?
Siapa vendor di balik pengembangannya?
Mengapa tidak ada transparansi dan pelaporan terbuka kepada publik?
Apakah dana Rp177 juta benar-benar digunakan sesuai spesifikasi?
Wawancara ini justru menunjukkan satu hal: pemerintah seolah masih terjebak dalam ruang koordinasi yang tak kunjung konkret. Sementara waktu berjalan, dan rakyat menanti hasil.
Investigasi Belum Selesai
Tim investigasi kami masih terus menggali dokumen pengadaan, menelusuri pihak-pihak yang terlibat, dan mendalami kemungkinan mark-up atau penyalahgunaan anggaran. Karena bagi kami, ini bukan sekadar aplikasi yang gagal. Ini adalah soal akuntabilitas publik. Soal kepercayaan. Soal uang rakyat.
SIAP-E mungkin tak terlihat di Play Store. Tapi jejaknya masih bisa diikuti—di dokumen, di rapat-rapat diam, dan di data yang belum terungkap.
Karena di balik layar aplikasi, sering kali tersembunyi skenario yang lebih gelap dari sekadar error teknis. (Tim)
